Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Baru Dilantik, Kadinkes Jabar Fokus Selesaikan Stunting

Rabu 08 May 2019 15:44 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda

Pemerintah Provisi Jawa Barat melalui Tim Penggerak PKK Jabar, bekerja sama dengan Kantor Staff Kepresidenan RI mendeklarasikan 'Cegah Stunting' (tumbuh kerdil), di Lapangan Gasibu Bandung, Ahad (18/11).

Pemerintah Provisi Jawa Barat melalui Tim Penggerak PKK Jabar, bekerja sama dengan Kantor Staff Kepresidenan RI mendeklarasikan 'Cegah Stunting' (tumbuh kerdil), di Lapangan Gasibu Bandung, Ahad (18/11).

Foto: Foto: Istimewa
Fokus penyelesaian stunting tak hanya di 1.000 hari pertama tapi plus program lain.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, melantik Berli Hamdani Gelung Sakti sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar yang baru di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (8/5). Salah satu fokus yang diminta oleh Ridwan Kamil terkait masalah kesehatan di Jabar adalah menyelesaikan masalah stunting.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Berli Hamdani Gelung Sakti, ia melihat penanganan stunting itu fokusnya adalah pada 1.000 hari pertama kehidupan. Padahal, untuk ke depan khusus di Jawa Barat kelihatannya masih bisa dikembangkan atau ditingkatkan kualitas program penanganannya. Yakni, dengan fokus kepada 1.000 hari pertama plus.

"Ya, plus ini adalah dari usia 0 hari kehamilan seorang ibu sampai 22 minggu kehamilan seorang ibu jadi yang selama ini tidak pernah itu diprogramkan plusnya," katanya.

Berli menjelaskan, selama ini pemberian pelayanan gizi itu hanya dari usia kehamilan 22 pekan sampai dengan anak berusia dua tahun disebut dengan 1.000 hari pertama hidup. Namun, di bawah kepemimpinannya nanti untuk Jawa Barat nanti yang akan dilaunching pertama adalah fokus di asupan gizi terutama protein dengan gizi mikro untuk ibu hamil akan dimulai dari usia 0 sampai dengan 22 pekan kehamilan dan sampai 2 tahun.

"Program untuk 1.000 hari ke depan pertama, kami lakukan evaluasi sampai dengan sekarang itu perkembangan ataupun pelaksanaan dari program yang sudah di canangkan ataupun digagas oleh inisiatif dari Pak Gubernur. Lalu, nanti dilakukan upaya-upaya percepatan dari hasil evaluasi tersebut," paparnya.

Program selanjutnya, kata dia, karena banyak pimpinan di UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini terutama di rumah sakit masih dalam kondisi belum terisi. Padahal, aturan yang baru mengharuskan Dirut rumah sakit itu sebagai fungsional dengan tugas tambahan maka ia harus segera di laksanakan.

"Karena itu akan mempengaruhi terhadap mutu atau kualitas pelayanan di Rumah Sakit yang bersangkutan," katanya.

Apalagi, kata dia, masyarakat Jawa Barat angka kesakitannya yang perlu perawatan rumah sakit masih cukup tinggi. Dengan adanya program jaminan kesehatan nasional,  rumah sakit memberikan pelayanan yang terbaik. Karena, akan menggambarkan kualitas publik dari pelayanan yang diberikan Pemprov Jabar.

Berli mengaku, berdasarkan pengalamannya melaksanakan pembangunan kesehatan di daerah terutama di Provinsi Kalimantan Barat khususnya lagi di Kabupaten Kubu Raya tempatnya bertugas. Ia,  akan mengembangkan program tersebut dengan skala yang lebih besar lagi.

"Karena daerah Kubu itu daerah baru tapi berkembang luas. Kemudian kami berbatasan langsung dengan negara luar ya di antaranya Malaysia Brunei yang kemudian juga dengan daerah laut yang luas," kata Berli seraya mengatakan nantinya ia akan mencoba menerapkan konsep di Jabar terutama bagaimana melakukan integrasi, sinergisitas sinkronisasi dan juga kolaborasi.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA