REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA— Keterbatasan komputer masih menjadi kendala utama pelaksanaan UNBK di semua jenjang pendidikan, terutama di tingkat SMA yang pada Senin (1/4) menyelenggarakan UN hari pertama.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi C DPRD Mimika, Hadi Wiyono Hadi, usai monitoring Komisi C DPRD ke SMA Negeri 1 Mimika di Timika, Senin (4/1).
Dia mengatakan, DPRD Mimika terus mendorong agar semua sekolah penyelenggara UN di Mimika berbasis komputer (UNBK). “Hanya saja memang ada sekolah yang belum mampu menyelenggarakan UNBK karena belum memiliki komputer dan itu yang menjadi faktor utama,” ujarnya.
Bahkan, kata Hadi, sekolah penyelenggara UNBK di Mimika, baik SMA maupun SMK, harus menggelar ujian dalam dua bahkan tiga sesi karena keterbatasan komputer, seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 yang menjadi salah satu sekolah rujukan berstandar nasional.
Untuk menjawab persoalan keterbatasan sarana komputer tersebut, Komisi C DPRD Mimika mendesak Pemprov Papua dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Papua agar segera membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Sejak kewenangan SMA dan SMK diambil alih Dinas Pendidikan provinsi, secara khusus di Mimika sejak Januari 2018, belum dibentuknya UPTD sebagai perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi. "Kami akan dorong agar UPTD segera dibentuk di Mimika terkait urusan SMA dan SMK.
Kendati demikian, Hadi mengatakan berdasarkan hasil laporan pelaksanaan UNBK maupun UNKP di Mimika pada hari pertama berjalan aman dan lancar. Ujian nasional tingkat SMA di Mimika tahun 2019 diikuti sebanyak 1.201 peserta tersebar pada 19 SMA. Sebanyak 12 SMA di Mimika menyelenggarakan UNBK dengan sistem daring, sedangkan tujuh sekolah masih melaksanakan ujian nasional kertas pensil (UNKP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
