Thursday, 17 Syawwal 1440 / 20 June 2019

Thursday, 17 Syawwal 1440 / 20 June 2019

Khofifah: SMA dan SMK di Jatim Gratis Mulai Awal Juli

Kamis 28 Mar 2019 23:44 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Kiri) menyalami siswa peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1 Giri, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (25/3/2019).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Kiri) menyalami siswa peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1 Giri, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (25/3/2019).

Foto: Antara/Budi Candra Setya
Pemerintah Provinsi Jatim telah menganggarkan dana APBD 2019 sebesar Rp 1,8 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa menyatakan bahwa penggratisan SPP untuk SMA/SMK negeri melalui program pendidikan gratis berkualitas atau Tis Tas di wilayah setempat akan berlaku mulai awal Juli 2019. "Penggratisan SPP dimulai saat tahun ajaran baru Juli mendatang. Untuk sekolah negeri, betul-betul gratis," ujar Khofifah saat memimpin rapat kerja bersama dengan kepala daerah se-Bakorwil Madiun di ruang rapat Gedung Bakorwil Madiun, Kamis (28/3).

Menurut dia, tahun ini Pemerintah Provinsi Jatim telah menganggarkan dana dalam APBD 2019 untuk pembiayaan program tersebut sebesar Rp 1,8 triliun. Anggaran itu digunakan untuk membiayai SMA/SMK setelah tidak lagi menerima pemasukan SPP dari siswa.

Baca Juga

Selain menggratiskan SMA/SMK negeri, Pemprov juga akan memberikan seragam gratis bagi siswa-siswi SMA/SMK di Jatim. Adapun, seragam akan diberikan kepada seluruh siswa baru karena memang hal tersebut menjadi hak setiap siswa.

Sementara, untuk sekolah SMA/SMK swasta, pemprov juga akan memberikan dana bantuan pendidikan, berupa subsidi SPP. Dia mengatakan nanti akan ada Surat Edaran Gubernur untuk pelaksanaan program tersebut. Sesuai SE, di setiap wilayah nantinya akan berbeda-beda, melihat dari kebutuhan wilayah tersebut.

Dia berharap, dengan program Tis Tas pendidikan di Jawa Timur dapat lebih baik. Program tersebut juga bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah di Jatim, serta meningkatkan IPM di Jatim. Selain membahaas tentang pendidikan, rapat Gubernur Jatim dengan kepala daerah di wilayah Bakorwil Madiun juga membahas tentang potensi daerah, perekonomian, lingkungan hidup, dan buruh migran.

 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA