Saturday, 20 Ramadhan 1440 / 25 May 2019

Saturday, 20 Ramadhan 1440 / 25 May 2019

Jelang Pemilu, Sleman Bentuk Forum Kewaspadaan Dini

Kamis 21 Mar 2019 18:21 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Yusuf Assidiq

Pengukuhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sleman di The Rich Jogja Hotel.

Pengukuhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sleman di The Rich Jogja Hotel.

Foto: Dokumen.
Pengukuhan itu merupakan salah satu usaha mendorong terciptanya stabilitas keamanan.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kabupaten Sleman, DIY, mengukuhkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Pengukuhan dilaksanakan kepada 22 orang yang terdiri dari lima perwakilan FKDM Kabupaten dan 17 Ketua FKDM masing-masing kecamatan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman, Hery Dwikuryanto mengatakan, pengukuhan itu merupakan salah satu usaha mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

"Serta, mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, hambatan dan gangguan yang mungkin terjadi," kata Hery di The Rich Jogja Hotel.

Pengukuhan ini disebut sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Selain itu, pengukuhan merupakan perwujudan setidaknya dua peraturan bupati Sleman.

Ada Peraturan Bupati Sleman Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kesbangpol. Dan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.12/kep.KDH/A/2019 tentang Forum Kewaspadaan Dini.

Bupati Sleman, Sri Purnomo berpesan, agar FKDM-FKDM yang telah dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan. Sehingga, suasana kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib, aman dan tentram.

"Tugas utama FKDM baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan ini menjadi sangat strategis, bermitra dengan pemerintah, memberikan informasi-informasi kepada pemerintah, sehingga situasi kondusif," ujar Sri.

Ia mengingatkan, Kabupaten Sleman merupakan daerah yang sangat dinamis karena masyarakatnya sangat beragam. Terlebih, ada mahasiswa-mahasiswa yang merupakan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang tidak sedikit.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, perkembangan teknologi saat ini dapat diakses berbagai kalangan. Karenanya, gabungan masyarakat yang beragam dan perkembangan teknologi itu tentu bisa saja menghadirkan masalah seperti berita bohong.

"Berpotensi menghadirkan konflik di kehidupan bermasyarakat seperti penyebarluasan informasi hoaks," kata bupati.

Untuk itu, Sri berharap, FKDM-FKDM baik level kabupaten maupun kecamatan bisa menjadi garda terdepan. Utamanya, dalam meminimalisir potensi konflik yang bisa dipicu hal-hal tersebut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA