Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Syahbandar Gresik Amankan Dua Kapal Pengerukan Ilegal

Kamis 28 Feb 2019 11:22 WIB

Red: Agus Yulianto

Ditjen Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik, mengamankan dua unit kapal yang melakukan kegiatan pengerukan ilegal di Perairan Gresik Utara.

Ditjen Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik, mengamankan dua unit kapal yang melakukan kegiatan pengerukan ilegal di Perairan Gresik Utara.

Foto: Foto: Humas Ditjen Hubla
Aktivitas ilegal itu sangat membahayakan lingkungan, maritim dan juga keselamatan.

REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Ditjen Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik, mengamankan dua unit kapal yang melakukan kegiatan pengerukan ilegal di Perairan Gresik Utara.

Kepala KSOP Kelas II Gresik, Totok Mukarto menjelaskan, pengamanan itu sebagai bentuk penegakan aturan penjagaan laut dan pantai. Saat itu, kata dia, petugas KSOP Gresik mengamankan dua unit kapal yang diduga belum memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengerukan di Perairan Gresik Utara, tepatnya di Perairan Ujung Pangkah Gresik.

"Dua kapal tersebut adalah kapal keruk TB Galileo dengan berat GT.119 dan kapal Rig Tender Elang sebagai kapal pemasok logistik yang setelah diperiksa oleh petugas KSOP Gresik tidak memiliki izin pengerukan dari Ditjen Perhubungan Laut," ujar Totok, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (28/2).

Totok menambahkan, memang sejak beberapa tahun terakhir ini, pesisir pantai Gresik Utara banyak dilakukan reklamasi yang tentunya semua kegiatan reklamasi harus memiliki izin. 

Dalam pemeriksaan oleh KSOP Gresik, ditemukan 100 ribu meter kubik pasir di kapal TB Galileo yang rencananya akan mereklamasi lokasi pengeboran minyak. "Kapal tersebut dinakhodai oleh Dolfi dengan 12 Anak Buah Kapal (ABK) yang rencananya melakukan pengerukan pasir dasar laut dengan kedalaman 3.5 meter selama 3.5 bulan," tutur Totok.

Totok mengatakan, aktivitas ilegal tersebut sangat membahayakan lingkungan maritim dan juga keselamatan pelayaran. "Rencananya, hasil pengerukan di perairan Ujung Pangkah, akan ditampung di sebuah lahan yang ada di bibir pantai,  yang lokasinya tak jauh dari lokasi kedua kapal," kata Totok.

Adapun hingga kini, kedua kapal terpaksa diamankan sementara dan tidak diijinkan melakukan aktifitas apapun, hingga seluruh perizinannya telah lengkap. "Prinsip kami adalah penegakan aturan agar tertib dan kepatuhan bagi pengguna jasa. Bila terus melanggar akan diproses secara hukum pidana pelayaran," tutup Totok.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA