Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

KKP Ganti Alat Tangkap Nelayan Pesisir Selatan

Sabtu 09 Feb 2019 22:30 WIB

Red: Friska Yolanda

Nelayan menjaring ikan

Nelayan menjaring ikan

Foto: Antara/Aprillio Akbar
Penggunaan lampara merusak terumbu karang.

REPUBLIKA.CO.ID, PAINAN -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengganti alat tangkap lampara dasar dari 113 nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nelayan diberi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

"Alat tangkap lampara dasar berbentuk persegi empat dan pada bagian tengah agak lebar, terdiri dari sayap dan kantong menggelembung. Pengunaannya berpotensi merusak terumbu karang, rumput laut hingga berdampak buruk terhadap perkembangbiakan ikan," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya, Dinas Perikanan setempat, Afriman Julta di Painan, Sabtu (9/2).

Ia menambahkan, masing-masing nelayan akan mendapat 10 set jaring dengan ukuran empat inci. "Sebelum bantuan didistribusikan, kami akan terlebih dahulu menggelar rapat dengan para nelayan sehingga alat tangkap yang diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh nelayan. Rencana rapat dilaksanakan pekan depan," ujarnya.

Selain itu, kesempatan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memberi nelayan pemahaman perihal dampak buruk alat tangkap yang sebelumnya mereka digunakan. "Sebelumnya kami sudah menegaskan kepada para nelayan, bahwa setelah alat tangkap mereka diganti maka akan diambil tindakan tegas jika masih menggunakan lampara dasar," sebutnya.

Walaupun berpotensi merusak ekosistem laut dan tidak direkomendasikan namun penggunaan lampara dasar khususnya di Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan ditoleransi hingga awal 2019 karena nelayan setempat sudah terlanjur menggunakannya. Kendati demikian, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya adanya batas-batas perairan yang bisa dijelajahi dan jika melanggar penindakan segera dilakukan. 

Selain itu, penggunaannya dihentikan ketika adanya penggantian alat tangkap oleh pemerintah. Hal tersebut telah disepakati antara Dinas Perikanan setempat, Dinas Kelautan Sumatera Barat, Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) II Padang dan nelayan daerah itu pada akhir Januari 2018.

Sebelumnya, tokoh masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti yang juga Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Air Haji, Japri Datuak Rajo Malelo mendorong agar nelayan yang menggunakan alat tangkap lampara dasar diproses hukum. Menurut dia, selain penggunaannya dilarang sesuai amanat undang-undang, penggunaannya juga kerap memunculkan permasalahan antarnelayan. 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA