Minggu, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Minggu, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Jerman Inginkan Kerja Sama di Bidang Energi Terbarukan

Jumat 15 Feb 2019 19:12 WIB

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Fernan Rahadi

 Dubes Jerman untuk Indonesia Peter Schoo berdialog dengan wartawan  usai beraudiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di  Kepatihan Yogyakarta , Jumat (15/2).

Dubes Jerman untuk Indonesia Peter Schoo berdialog dengan wartawan usai beraudiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta , Jumat (15/2).

Foto: Republika/Neni Ridarineni
Pertemuan Dubes Jerman dengan Sultan berlangsung kurang-lebih selama satu jam.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Duta Besar Jerman untuk Indonesia  Peter Schoof melakukan audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Gedhong Wilis Kepatihan Yogyakarta, Jumat  (15/2). Pertemuan tersebut berlangsung kurang-lebih selama satu jam. 

Schoof mengucapkan terima kasih bisa bertemu dengan Sultan HB X. “Dalam pertemuan tadi banyak hal yang kami bicarakan yakni yang terkait dengan lingkungan, energi terbarukan, demokrasi di Indonesia, dan lain-lain. Semoga pertemuan ini membawa hasil yang sangat baik,” kata Schoof pada wartawan usai bertemu dengan Sultan.

Dalam pertemuan ini,  Schoof mengatakan banyak peluang dan investasi dalam bidang energi, perlindungan terhadap konservasi lingkungan, sebagaimana manajemen sampah. Menurutnya, banyak kerja sama antara Indonesia dengan Jerman yang selama ini sudah dilakukan dan ke depan bisa dilakukan pengembangan dan investasi.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) DIY Arief Hidayat mengatakan Dubes Jerman menginginkan adanya kerja sama dengan Pemda DIY terutama terkait dengan energi terbarukan. 

Energi terbarukan ini bisa berasal dari angin, ombak, biotermal, biofuel. Namun yang menjadi kendala, kata dia, ketika menghasilkan energi dan disalurkan ke masyarakat, akan berhadapan dengan PLN sebagai penyalur monopoli.

Selama ini daerah mengikuti aturan dari pusat dan aturannya memang begitu. “Yang penting bagaimana agar pusat mengetahui kondisi ini dan mempermudah daerah untuk mengimplementasikan energi terbarukan,” tuturnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA