Friday, 17 Jumadil Akhir 1440 / 22 February 2019

Friday, 17 Jumadil Akhir 1440 / 22 February 2019

Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Sementara Palu

Rabu 09 Jan 2019 15:24 WIB

Red: Nidia Zuraya

Seorang pekerja beraktivitas di sekitar blok Hunian Sementara (Huntara) bantuan pemerintah yang dibangun di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (16/12/2018).

Seorang pekerja beraktivitas di sekitar blok Hunian Sementara (Huntara) bantuan pemerintah yang dibangun di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (16/12/2018).

Foto: Antara/Mohamad Hamzah
Pemerintah telah menyelesaikan 190 dari total 699 unit huntara bagi korban gempa Palu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk masyarakat korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Palu, Sulawesi Tengah.  Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Komandan Penanganan Bencana Palu, mengatakan dari 12 ribu unit kebutuhan huntara untuk masyarakat Sulteng, sepertiganya telah selesai dibangun dan ditempati.

"Dari kebutuhan kira-kira 12 ribu, baru selesai memang sepertiganya kurang lebih. Jadi berjalan terus, percepatan huntara, karena ada relokasi maka ada huntara," kata Wapres JK usai memimpin rapat terbatas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (9/1).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan 190 dari total 699 unit huntara bagi korban bencana gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Huntara yang sudah selesai, secara bertahap mulai ditempati oleh masyarakat yang selama ini tinggal di pengungsian. Huntara yang sudah selesai itu antara lain di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi sebanyak 10 unit dengan jumlah 120 bilik. Sementara huntara di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pemasangan meteran dan instalasi listrik oleh PLN setempat.

Wapres JK mengatakan, pembangunan huntara tersebut mendesak untuk diselesaikan karena dampak bencana alam di Sulteng pada akhir September 2018 tersebut membuat masyarakat harus direlokasi.

"Kalau (daerah) yang tidak ada relokasi, tidak butuh (huntara) karena langsung saja mereka perbaiki rumahnya sendiri. Nah yang ini tidak boleh, maka kenapa dipercepat itu (pembangunan huntara)," ujar Wapres JK.

Rapat koordinasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulteng dan NTB berlangsung tertutup di Kantor Wapres Jakarta, Rabu siang.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES