Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

Polda Banten Dalami Dugaan Pungutan Pasien Tsunami

Selasa 08 Jan 2019 14:42 WIB

Red: Indira Rezkisari

Warga memotret rekannya di antara puing-puing yang rusak karena tsunami Selat Sunda di Sumur, Pandeglang, Banten, Kamis (3/1/2019).

Warga memotret rekannya di antara puing-puing yang rusak karena tsunami Selat Sunda di Sumur, Pandeglang, Banten, Kamis (3/1/2019).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Sudah 12 saksi dimintai keterangan dugaan pungutan pasien tsunami Selat Sunda.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten dan Polres Cilegon masih mendalami kasus terkait dugaan adanya pungutan terhadap pasien korban bencana tsunami yang dirawat di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon. Kabar menyebut korban dikenai biaya hingga belasan juta.

"Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, korban dibebankan biaya pengobatan sebesar Rp 17 juta," kata Kabid Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi, di Serang, Selasa (8/1).

Korban bernama Nafis Umam (8), warga Ramanuju Cilegon yang dirujuk dari RSUD Berkah Pandeglang pada tanggal 23 Desember 2018 karena menderita patah tulang bahu saat mengalami tsunami Banten, harus menjalani tindakan medis yaitu operasi. Setelah itu dilanjutkan rawat inap untuk proses penyembuhan.

"Pihak rumah sakit, kepada keluarga korban melakukan penagihan terhadap biaya pengobatan sejumlah Rp 17 juta. Oleh pihak keluarga korban sudah dibayar sekitar Rp 10,5 juta, dan sudah di-cover oleh BPJS sebanyak Rp 2,9 juta, sehingga sisa kekurangan pembayaran sejumlah Rp 3,6 juta. Itulah yang membuat keluarga korban merasa sangat keberatan dan menganggap biayanya terlalu mahal," kata AKBP Edy Sumardi dalam siaran pers.

Sampai saat ini, kata Edy, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten bersama Polres Cilegon masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan para saksi. "Sampai saat ini, ada 12 orang saksi yang kita mintai keterangan, terdiri dari dua orang saksi korban, di antaranya Sulastri (ibu korban) dan Slamet (paman korban). Sementara itu, sepuluh saksi dari pihak RSKM sudah diperiksa oleh penyidik," katanya pula.

Edy mengatakan, penyidik akan memastikan status RSKM apakah merupakan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan swasta dengan melakukan pemeriksaan ahli dari Ditjen AHU Kemenkumham.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA