Monday, 10 Rabiul Akhir 1440 / 17 December 2018

Monday, 10 Rabiul Akhir 1440 / 17 December 2018

Panglima: Lima Pekerja Istaka yang Kabur Dieksekusi

Kamis 06 Dec 2018 20:51 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Teguh Firmansyah

Evakuasi jenazah korban penembakan KKB di Nduga, Papua.

Evakuasi jenazah korban penembakan KKB di Nduga, Papua.

Foto: dok. Polda Papua
TNI-Polri akan membentuk tim kemanan untuk menjaga proyek pembangunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan detik-detik ketika Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) menghabisi para pekerjad di Kabupaten Nduga, Papua.  Ia mengatakan, saat terjadi penyerangan di lokasi kejadian terdapat 25 orang karyawan PT Istaka Karya yang sedang bekerja melaksanakan pembangunan jembatan.

"Dari 25 orang karyawan PT. Istaka Karya tersebut, 14 orang dieksekusi ditempat, sedangkan 11 orang lainnya berusaha menyelamatkan diri," ungkapnya lewat keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (6/12).

Hadi menambahkan, dari 11 orang karyawan yang berusaha menyelamatkan diri tersebut, empat orang berhasil sampai di Pos TNI Mbua. Sedangkan lima lainnya tertangkap dan kembali dieksekusi oleh KKSB.  "Dua orang lainnya diperkirakan masih hidup, namun hingga kini belum ditemukan," jelasnya.

Baca juga, Kiai Cholil: Korban di Papua Mujahid dan Pelaku Teroris.

Panglima TNI, apa yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kabupaten Nduga, Papua, bukanlah perbuatan kriminal biasa. Untuk itu TNI-Polri akan membentuk tim pengamanan buat memperlancar pembangunan di sana. 

"Ini bukan kriminal biasa dan ini adalah perbuatan yang sangat keji sehingga TNI-Polri akan tindak tegas untuk menangani masalah ini dengan harapan agar masyarakat akan tenang," ujar Hadi.

Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra menilai penanganan masalah separatime di Papua harus secara komprehensif. Menurutnya, penanganan tidak bisa dibebankan hanya satu pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri atau TNI.

Itu karena, cara menangani gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidaklah sederhana. “Jadi penanganannya harus komprehensif, melibatkan semua pihak, semua komprehensif, harus secara total dan tidak bisa sendiri, pemerintah pusat jalan mengatur kebijakan, pemerintah daerah mengeksekusi, TNI mengejar separatisme, melucuti kelompok bersenjata supaya lumpuh, nah di sisi lain Polri penegakan hukum,” ujar Supiadin saat dihubungi wartawan, Rabu (5/12).

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES