Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Masyarakat Harus Dilibatkan Cari Solusi Peristiwa Nduga

Kamis 06 Dec 2018 05:51 WIB

Red: Ratna Puspita

Pemandangan Jalur Trans Papua di ruas jalan Wamena-Habema, Papua.

Pemandangan Jalur Trans Papua di ruas jalan Wamena-Habema, Papua.

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Masyarakat yang dilibatkan akan mempunyai rasa memiliki atas infrastruktur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Kabupaten Nduga, Papua, harus dilibatkan dalam mencari solusi terkait peristiwa penembakan puluhan orang di kabupaten tersebut. Solusi juga termasuk untuk mencegah kekerasan terulang.

"Bagaimana pelibatan masyarakat Papua untuk mencari solusi bersama agar solusi tidak selalu datang dari Jakarta saja, tetapi juga melibatkan masyarakat Papua dalam posisi seimbang, setara," kata Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Rabu (5/12).

Komnas meminta pemerintah mencari solusi dan untuk ke depan pencegahan secara komperhensif dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Terutama, apabila peristiwa penembakan erat kaitannya dengan pembangunan.

Masyarakat yang dilibatkan akan mempunyai rasa memiliki atas pembangunan infrastruktur yang ada dan sedang dibangun. Masyarakat pun akan menjadi garda terdepan yang dapat mencegah peristiwa terulang.

Pembangunan infrastruktur di Papua memang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, kata dia, tetapi pembunuhan dengan keji tidak boleh terulang kembali. Beka mengatakan Komnas HAM bersedia memberikan masukan dari sisi kemanusiaan agar pendekatan yang ada juga tidak hanya dari sisi keamanan semata.

"Misalnya, juga pendekatan bagaimana hak ekonomi sosial budaya, bagaimana politik juga jadi pertimbangan supaya jadi solusi kita," ucap Beka.

Komnas HAM dikatakannya saat ini sedang mencari informasi dan keterangan agar tidak berspekulasi dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Informasi dikumpulkan dari berbagai pihak karena selama ini pernyataan perkembangan peristiwa itu baru dari aparat penegak hukum saja.

"Kami juga sedang mencari informasi dari penegak hukum, Komnas HAM di Papua, laporan dari masyarakat. Kami membuka pintu sebesar-besarnya," ujar Beka.

Komnas HAM memerlukan waktu untuk menganalisis serta memberikan rekomendasi yang lebih komperhensif untuk peristiwa pelanggaran HAM serius tersebut.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA