Senin, 3 Rabiul Akhir 1440 / 10 Desember 2018

Senin, 3 Rabiul Akhir 1440 / 10 Desember 2018

Musim Hujan, Korban Gempa Lombok Utara Butuhkan Huntara

Jumat 09 Nov 2018 22:48 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Kondisi pengungsian di Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, NTB, Rabu  (24/10).

Kondisi pengungsian di Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, NTB, Rabu (24/10).

Foto: Republika/Muhammad Nursyamsyi
Total rumah rusak di Lombok Utara 57.314 rumah atau kepala keluarga (KK)

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK UTARA -- Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar mengatakan, hunian sementara (huntara) menjadi kebutuhan prioritas bagi warga terdampak gempa di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini menyusul sudah datangnya musim hujan, sedangkan masih banyak warga tinggal di tenda pengungsian.

Najmul menyebutkan, total rumah rusak akibat gempa di Lombok Utara mencapai 57.314 rumah atau kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen warga masih tinggal di tenda pengungsian karena belum mendapatkan huntara.

"Sebagian besar sudah kembali ke rumah, yang masih belum pulang ke kampung (pindah dari pengungsian) sebanyak 30 persen," ujar Najmul di Lombok Utara, NTB, Jumat (9/11).

Pemkab Lombok Utara sendiri terus mengampanyekan gerakan kembali ke rumah dengan memberikan bantuan triplek dan seng agar warga membangun huntara di rumah masing-masing. Namun, kata Najmul, ketersediaan triplek dan seng juga terbatas.

"Kita ingin warga yang di tenda (pengungsian) pulih (kembali ke rumah),  apalagi sekarang musim hujan," kata dia.

Najmul mengaku terus berkomunikasi dan membuka pintu kepada pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan huntara. Dia juga meminta kepala desa dan camat untuk memberikan perhatian khusus kepada warga yang masih tinggal di tenda pengungsian. Dia menyampaikan, Pemkab Lombok Utara akan mengalokasikan dana senilai Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar pada APBD 2019 untuk pembangunan huntara.

Najmul menjelaskan, keberadaan huntara sangat penting bagi warga terdampak gempa sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap (huntap) dari pemerintah pusat. Menurut Najmul, bantuan dari pemerintah pusat memerlukan waktu yang cukup panjang jika berkaca dari kejadian bencana di daerah lain sebelumnya.

"Bupati Bandung bilang waktu 6.200 rumah rusak saat banjir itu butuh dua tahun, Bupati Bima juga saat banjir, apalagi kita yang sampai 57 ribu rumah rusak," ucapnya.

Ia mendukung upaya pemerintah pusat yang menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB rampung pada Maret 2019.

"Maunya pemerintah (pusat) Maret 2019 (rampung), tapi saya pikir tidak semudah itu, tapi target itu kita jadikan untuk memacu semangat kita. Saya meminta kepada warga untuk bisa bersabar karena ini semua tidak bisa seperti membalik telapak tangan," kata Najmul menambahkan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES