Rabu, 8 Safar 1440 / 17 Oktober 2018

Rabu, 8 Safar 1440 / 17 Oktober 2018

Kemenkominfo Blokir Grup Facebook Gay di Garut

Kamis 11 Okt 2018 23:43 WIB

Red: Bayu Hermawan

Aplikasi gay (Ilustrasi)

Aplikasi gay (Ilustrasi)

Foto: Republika/Mardiah
Pemblokiran setelah Kemenkominfo menerima surat dari KPAI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah memblokir grup facebook Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) yang meresahkan warga Garut, pada Kamis (11/10). Pemblokiran dilakukan karena situs tersebut mengandung muatan pornografi.

Langkah pemblokiran terhadap group facebook dilakukan setelah mendapat surat elektronik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang meminta grup facebook tersebut diblokir. Grup tersebut dinilai dapat membahayakan anak-anak dan remaja di wilayah Garut dan sekitarnya.

"Grup LGBT di Garut tersebut, menurut KPAI berpotensi mengkampanyekan praktik gay di kalangan anak-anak atau remaja laki-laki," demikian bunyi keterangan tersebut.

Sebelumnya Subdit Pengendalian Konten Internet Negatif Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo RI telah melakukan penelusuran dan analisis terhadap muatan grup facebook tersebut dan menemukan bahwa terdapat beberapa konten yang mengandung muatan pornografi.

Kategori pornografi mengacu pada UU No 44 Tahun 2008 adalah konten yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Langkah pemblokiran terhadap grup facebook juga diambil setelah Subdit Pengendalian Konten Internet Kemkominfo RI berkoordinasi dengan Polres Garut mengenai kasus ini. Polres Garut menyetujui usulan KPAI agar Kemkominfo RI melakukan pemblokiran terhadap group facebook tersebut.

Untuk diketahui, hingga awal Oktober 2018 ini, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 890 ribu website yg melanggar undang-undang, 80 persen di antaranya adalah website pornografi.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA