Kamis, 9 Safar 1440 / 18 Oktober 2018

Kamis, 9 Safar 1440 / 18 Oktober 2018

Bencana di Palu Perlu Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional

Selasa 02 Okt 2018 06:17 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Andi Nur Aminah

Warga korban gempa mengambil berbagai keperluan logistik di Mamboro, Palu Utara, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). Warga di wilayah Palu Utara hingga Donggala bagian pantai Barat terpaksa mengambil berbagai kebutuhan tersebut karena bantuan belum sampai ke lokasi.

Warga korban gempa mengambil berbagai keperluan logistik di Mamboro, Palu Utara, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). Warga di wilayah Palu Utara hingga Donggala bagian pantai Barat terpaksa mengambil berbagai kebutuhan tersebut karena bantuan belum sampai ke lokasi.

Foto: Muhammad Adimaja/Antara
Masyarakat yang terdampak bencana sangat membutuhkan banyak bantuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Keluarga Sulawesi Tengah meminta pemerintah segera menetapkan status bencana alam di Sulteng sebagai bencana nasional. Masyarakat yang terdampak bencana tersebut membutuhkan bantuan luar negeri, terutama alat berat, alat transportasi, bantuan makanan dan tenaga medis.

Koordinator Jaringan Keluarga Sulawesi Tengah, Riesqi Rahmadiansyah menuturkan, Kota Palu dan beberapa daerah terdampak lainnya mengalami kekurangan air bersih, dan bahan makanan. Kemudian juga terjadi kekacauan sosial di mana para korban tidak mendapatkan akses bantuan yang cukup.

photo

Kawasan Masjid Baiturrahman pascagempa dan tsunami di daerah Taman Ria, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10).

"Ini perlu segara dikeluarkan roadmap perencanaan pengevakuasian, pendistribusian bahan pangan dan pengamanan pendistribusian bahan pangan dan segera lakukan upaya pembukaan terhadap daerah terisolir akibat gempa dan tsunami," ujar dia dalam keterangannya, Selasa (2/10).

Riesqi juga menyoroti soal penyakit-penyakit pascabencana alam yang timbul, evakuasi yang masih belum maksimal, kurangnya alat-alat transportasi udara karena jalur laut dan darat tidak memungkinkan. Belum lagi banyaknya daerah yang belum terjangkau bantuan, serta minimnya informasi tentang korban diakibatkan kurangnya alat komunikasi.

Dia mengatakan aparat TNI dan Polri serta anggota dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu dikerahkan secara maksimal. Jika dirasa kurang, menurutnya, harus dibuka posko relawan yang difasilitasi negara. "Hindari juga bencana alam Sulawesi Tengah sebagai komoditas politik baik oleh siapapun dan partai manapun," ucap dia.

photo

Sejumlah warga korban bencana gempa bumi dan tsunami dirawat di Rumah Sakit Lapangan Yonkes Kostrad, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10).

Selain itu, papar Riesqi, juga harus segera dilakukan upaya pembukaan terhadap daerah terisolir akibat gempa dan tsunami. Serta melakukan penguatan data yang akurat terkait korban dan kerugian serta akibat dari bencana. "Dan perbaiki komunikasi di sana, jangan sampai ada yang melalukan korupsi terhadap dana bantuan," katanya.

Rangkaian gempa bumi dengan magnitudo hingga 7,4 magnitudo terjadi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9). Titik pusat gempa (episentrum) susulan ini berada di 27 kilometer timur laut dari Donggala dengan kedalaman 10 kilometer di bawah permukaan laut.

Hal itu menyebabkan tsunami dengan gelombang pasang setinggi dua sampai enam meter dengan kecepatan 200 hingga 400 km per jam. Peristiwa bencana ini terjadi pada sore hari menjelang malam.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA