Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Ganjar Mengaku Belum Ditunjuk sebagai Jurkam

Selasa 25 Sep 2018 22:39 WIB

Red: Ratna Puspita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo  memberikan keterangan kepada media  usai menyambangi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (9/5).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan keterangan kepada media usai menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (9/5).

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Untuk menggalang dukungan, Ganjar lebih banyak mengandalkan follower-nya.

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Politikus PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum mendapatkan surat keputusan untuk menjadi juru kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. "Jadi saya menunggu saja," katanya di Magelang, Selasa (25/9).

Ia menyampaikan hal tersebut usai menjadi pembicara dalam seminar "Pengembangan Infrastruktur Transportasi sebagai Faktor Pendukung Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Tidar Magelang. Ia menyatakan kalau nanti ditunjuk sebagai jurkam tentu harus siap.

"Cuti untuk kampanye saya kira mesti diatur. Sepertinya kampanye terbuka sudah tidak terlalu musim sekarang sehingga kami akan mengatur sendiri pada kebutuhan-kebutuhan yang memang kami diperlukan untuk hadir, kalau tidak kami kerja terus saja," katanya.

Baca Juga: 

Untuk menggalang dukungan, Ganjar lebih banyak mengandalkan follower-nya. "Suporter saya yang kemarin sudah ada (saat pilkada), mereka sudah menanyakan meminta untuk diajak lagi, kapan bergeraknya, beberapa sudah menghubungi saya, sudah ada 20-an yang mau minta segera deklarasi dan saya bilang kalau deklarasi langsung saja tidak usah dengan saya," katanya.

Ia mengatakan mereka adalah kelompok-kelompok yang bersama dirinya pada Pilkada 2018. Ia menyampaikan kalau ada bupati/wali kota yang diminta jadi jurkam slahkan saja, tinggal cuti dan mengurus izin.

"Kalau bupati/wali kota ke mengurus izin ke saya selaku gubernur dan kalau saya ke Mendagri," katanya.

Menyinggung netralitas aparatur sipil negara (ASN), dia mengatakan, mereka punya hak pilih tetapi tidak boleh proaktif. Ikut kampanye boleh tetapi hanya pasif. datang saja dan tidak boleh mengajak teman.

"Kalau lewat media sosial tentu ada aturannya seperti kemarin harus didaftarkan, kalau melanggar tentu akan kena semprit," katanya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA