Thursday, 9 Safar 1440 / 18 October 2018

Thursday, 9 Safar 1440 / 18 October 2018

Korban Gempa Lombok tak Harus Bangun Rumah Instan

Jumat 21 Sep 2018 16:39 WIB

Rep: M Nursyamsi/ Red: Indira Rezkisari

Pelantikan Gubernur NTB. Gubernur terpilih NTB Zulkieflimansyah (kiri) bersiap menandatangani berita acara pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana  Negara, Jakarta, Rabu (19/9).

Pelantikan Gubernur NTB. Gubernur terpilih NTB Zulkieflimansyah (kiri) bersiap menandatangani berita acara pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9).

Foto: Republika/ Wihdan
Warga diminta segera membangun rumah agar cepat bisa pindah dari tenda.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menegaskan masyarakat terdampak gempa diberikan kebebasan penuh dalam menggunakan dana bantuan stimulan dari pemerintah untuk membangun rumah. Zul memastikan, masyarakat tidak wajib membangun rumah dengan metode Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

"Selama ini muncul kesan, rumah itu harus RISHA. Kemarin kami rapat, diputuskan pokoknya dibangun, tidak peduli bentuk seperti apa. Yang penting masyarakat bisa segera lepas dari tenda untuk mengantisipasi datangnya musim hujan," ujar Zul di Mataram, NTB, Jumat (21/9).

Zul menyampaikan, dari struktur bangunan masyarakat diminta mengikuti kaidah tahan gempa. Namun dari segi bentuknya bersifat fleksibel dan tergantung keinginan masyarakat itu sendiri. "Ada syarat tahan gempa tapi untuk bentuknya fleksibilitas," kata Zul.

Zul yang baru dilantik sebagai Gubernur NTB pada Rabu (19/9) mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus dalam mengatasi dampak bencana, yang menurutnya tidak sederhana. Zul juga menaruh perhatian pada penanganan dampak bencana, terutama dari aspek perekonomian.

"Untuk menjaga ekonomi tentu rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, makanya kami fokus di situ daripada ngomong politik, supaya akselerasi lebih cepat, dan bisa memacu pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Zul mengharapkan, program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah maupun fasilitas umum terdampak gempa juga mengedepankan faktor lokal, baik dari segi bahan baku maupun tenaga kerja. "Jangan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi tapi semua bahan dan tukang dari luar, kacau juga nanti. Bagaimana semua bahan kita bisa penuhi sendiri, makanya saya mau SKPD bergerak kompak. Kalau pertumbuhan negatif, pengangguran dan kemiskinan bertambah, dampak sosial sangat besar," ungkap Zul.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, dana bantuan stimulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga pascagempa dipersyaratkan untuk kembali membangun rumah dengan persyaratan tahan gempa. Dia menegaskan, masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan dalam membangun rumah.

"Seolah-olah bangun rumah harus dengan metode RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat), padahal RISHA itu hanya sebuah teknologi, tetapi opsinya ada di masyarakat, mau pakai RISHA silakan dan mau non-RISHA silakan, yang penting satu persyaratannya, dia harus tahan gempa, itu saja," ujarnya di sela-sela rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di Kantor Provinsi NTB, Jalan Pejanggik, Mataram, NTB, Kamis (20/9).

Pemerintah, lanjutnya, mempersilakan masyarakat menggunakan dana bantuan stimulan untuk membangun rumah sesuai kehendak masing-masing asalkan tahan gempa. "Kalau bicara tahan gempa, kita bicara struktur, itu yang paling penting, mau dari tembok, papan, kayu silakan saja, makanya tadi ada beberapa opsi, ini yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa tidak harus membangun dengan cara RISHA," lanjutnya.

Willem mengatakan proses pembangunan rumah sudah mulai berjalan, seperti di Kabupaten Sumbawa Barat yang sudah memulai membangun sekitar puluhan rumah rusak akibat gempa. Dalam mendapatkan dana bantuan stimulan, prosedurnya, kata dia, dilakukan mulai dari pendataan rumah rusak, verifikasi dan surat keputusan dari bupati/wali kota yang kemudian dilaporkan ke BNPB untuk mendapatkan persetujuan bantuan.

"Sekarang masih dalam proses, semuanya harus dilakukan paralel secara cepat. Sesuai perintah presiden pembangunan rumah paling lambat selesai pada akhir Maret 2019," ucapnya menambahkan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA