Senin, 3 Zulqaidah 1439 / 16 Juli 2018

Senin, 3 Zulqaidah 1439 / 16 Juli 2018

Pemprov Jatim Diminta Serius Tangani Limbah B3

Jumat 13 Juli 2018 10:55 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Friska Yolanda

Limbah B3 medis

Limbah B3 medis

Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Dinas Lingkungan Hidup tengah memproses pembangunan pengelolaan limbah B3.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Anggota Komisi D DPRD Jatim Ahmad Hadinuddin meminta pemprov segera menangani persoalan limbah B3 (bahan beracun berbahaya) di wilayah setempat. Pasalnya, tercatat masih banyak potensi limbah B3 di Jatim yang belum terkelola secara maksimal. Padahal, kata dia, saat ini potensi limbah B3 di Jatom sebanyak 32 ribu meter kubik perbulan.

Data tersebut membuat Jatim menempati urutan kedua setelah Jabar sebagai penghasil limbah B3 terbesar. "Namun hingga kini pemprov belum memiliki pusat pengolahan limbah buangan. Padahal berdasarkan hitungan sangatlah menguntungkan," ujar Hadinuddin di Surabaya, Jumat (13/7).

Karena itu, pihaknya merekomendasikan agar Pemprov Jatim segera melakukan pengadaan areal pusat limbah buangan, dan memperbanyak pendirian IPAL (instalasi pengolahan air limbah). Menurutnya, pengadaan areal limbah buangan mesti diperhitungkan dengan matang. Melalui rencana tata ruang dan wilayah secara khusus, dan tidak dicampur dengan kawasan pemukiman.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Diah Susilowati saat ditemui mengatakan, sebenarnya Pemprov Jatim telah memproses pembangunan pengelolaan limbah B3 di Desa Dawarblandong, Mojokerto. Bahkan, kata dia, ditargetkan, pembangunannya sudah dimulai pada tahun ini.

"Sekarang masih proses izin, termasuk Amdal, desain teknis juga sedang proses, serta tapal batasnya. Karena menggunakan lahan Perhutani, jadi masih diukur. Segeralah kami usahakan untuk dibangun," kata Diah.

Diah menargetkan, pembangunan pusat pengelolaan limbah B3 ini nantinya selesai dalam dua tahun. Namun, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor 51 tahun 2016, selama perizinan belum selesai seluruhnya, maka baru diperbolehkan membangun prasarana dasar seluas 10 persen dari total luasan lahan, yakni lima hektare dari rencana 50 hektare. 

Diah juga mengakui, selama ini potensi limbah B3 di Jatim mencapai 170 juta ton per tahun. Bahkan menurutnya 35 persennya belum terkelola dengan baik. Oleh karenanya membutuhkan sarana. Jika nanti yang lima hektare itu selesai, maka diharapkan dapat menampung sekitar 150 ribu ton limbah B3 setiap tahunnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES