Senin, 4 Syawwal 1439 / 18 Juni 2018

Senin, 4 Syawwal 1439 / 18 Juni 2018

Pendampingan Anak Pelaku Bom Waktu Lama

Ahad 27 Mei 2018 23:27 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Indira Rezkisari

Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian mengunjungi anak korban pelaku bom rumah susun Wonocolo, Sidoarjo. Selasa (15/5).

Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian mengunjungi anak korban pelaku bom rumah susun Wonocolo, Sidoarjo. Selasa (15/5).

Foto: Dok Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri.
Pendampingan jauh lebih sulit karena anak adalah korban indoktrinasi dan trauma.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) memperkirakan pendampingan dan proses pemulihan anak pelaku pengeboman di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu bisa memakan waktu lama. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, pendampingan tidak bisa dalam waktu singkat.

"Bisa lama (pendampingannya) dan relatif lebih sulit karena anak-anak ini mendapatkan indoktrinasi, radikalisme, dan tentunya ada trauma. Tapi mesti dilhat tingkat kerusakannya," ujarnya, Ahad (27/5).

Ia menambahkan, Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA pada Jumat (25/5) kemarin sudah meninjau dan melihat pemerintah daerah (pemda) di Jatim telah melakukan tugasnya mendampingi bocah tak berdosa ini. Ia menyebut berdasarkan undang-undang (UU) Pemerintah Daerah (Pemda) menyebutkan pemda yang melakukan pendampingan.

Jadi, kata dia, pemda yang mendampingi rehabilitasi khusus terorisme supaya anak tidak melakukan kekerasan atau radikalisme. Disinggung berapa lama dibutuhkan pendampingan, Pribudiarta tidak dapat menjawab pasti.

"Ibaratnya pekerja sosial (peksos) punya diagnosis berbeda pada anak karena setiap kasus dan anak pasti berbeda hasilnya," katanya. Ia menambahkan, Kementerian PPPA juga sudah menyediakan bantuan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk membantu persoalan ini.

Namun, ia menegaskan peran psikolog juga dibutuhkan. "Psikolog punya kekuatan deradikalisasi," ujarnya.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo ingin anak-anak para pelaku terorisme yang turut tewas jangan ditetapkan sebagai pelaku. Menurutnya, dalam kondisi tersebut mereka juga merupakan korban dari apa yang orang tuanya lakukan.

"Untuk korban, korban anak-anak pelaku ini itu harus tetap ditetapkan sebagai korban, bukan pelaku. Karena yang bersangkutan bukan hanya korban ketika itu saja, tetapi sejak diasuh dengan keliru oleh orang tuanya," kata Hasto, Kamis (23/5).

Untuk anak yang selamat, tentunya akan menjadi saksi kunci dalam persidangan nantinya. LPSK menyediakan diri untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, termasuk anak tersebut. Bila perlu, katanya, anak tersebut direlokasi.

"Supaya yang bersangkutan tumbuh kenyamanan, keamanan. Sehingga, bisa memberikan keterangan secara full," katanya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES