Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Pemprov Sumsel Siapkan Badan Pengelola LRT

Selasa 27 Feb 2018 01:24 WIB

Rep: Maspril Aries/ Red: Dwi Murdaningsih

Pekerja beraktivitas saat pemasangan fasilitas eskalator Kereta Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Stasiun Jakabaring Zona 5 pembangunan LRT Palembang, Sumatra Selatan, Senin (8/1). Pemasangan fasilitas eskalator dan lift di Stasiun Jakabaring saat ini telah memasuki tahap penyelesaian.

Pekerja beraktivitas saat pemasangan fasilitas eskalator Kereta Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Stasiun Jakabaring Zona 5 pembangunan LRT Palembang, Sumatra Selatan, Senin (8/1). Pemasangan fasilitas eskalator dan lift di Stasiun Jakabaring saat ini telah memasuki tahap penyelesaian.

Foto: Nova Wahyudi/Antara
LRT Palembang memiliki jaringan rel sepanjang 23,4 km.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) kini sedang mempersiapkan sebuah badan pengelola yang akan ikut serta mengelola kereta api ringan atau light rail transit (LRT) yang akan mulai beroperasi di Palembang menjelang Asian Games VIII 2018.

"Pengelolaan operasional kereta LRT operatornya oleh PT Kereta Api Indonesia dan Pemprov Sumsel akan membentuk sebuah badan pengelola LRT yang akan mengelola stasiun dan fasilitas lainnya," kata Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel Nasrun Umar, Senin (26/2).

Untuk membentuk badan pengelola tersebut telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan pengelolaan aset kereta api ringan/LRT Sumsel pasca Asian Games 2018 dengan Direktorat Jendral Perkeretapian Kementerian Perhubungan. Menurut Nasrun Umar, dalam rakor tersebut telah dibahas konsep kajian Transit Oriented Development (TOD) dan Financial Model LRT Sumsel.

Nasrun Umar menjelaskan, PT KAI sebagai operator LRT Palembang akan memberlakukan tarif yang disubsidi. Pasca Asian Games Kementerian Perhubungan sudah menyatakan siap memberi subsidi untuk tiket LRT  dari Bandara SMB II Jakabaring. PT KAI siap memberikan subsidi untuk tiket sampai akhir 2018.

Setelah dicabutnya subsidi dari Kementerian Perhubungan, menurut Nasrun Umar untuk biaya operasional LRT jika tidak cukup dari mengandalkan pendapatan dari tarif penumpang, maka Pemprov Sumsel melalui badan pengelola LRT pendapatannya bisa untuk subsidi tiket penumpang.

Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, kehadiran kereta LRT selain untuk mengatasi kemacetan di Palembang yang akan terjadi pada 2019, LRT juga dapat menumbuhkan kebangkitan ekonomi baru dengan nama TOD dengan pemanfaatan semua ruang dan prasarana di sepanjang kawasan LRT yang dikelola sebuah badan pengelola.

Kereta api ringan atau LRT Palembang memiliki jaringan rel sepanjang 23,4 km yang menghubungkan dari bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II sampai Jakabaring. Pada koridor tersebut akan memiliki 13 stasiun dan satu depo.  Badan pengelola yang dibentuk Pemprov Sumsel tersebut akan mengelola 13 stasiun yang ada serta fasilitas lainnya.

Kehadiran LRT  di Palembang juga akan mengurangi kemacetan lalu lintas karena shifting atau pergeseran dari jalan ke LRT sebesar 50 persen. Sekaligus memperpendek waktu tempuh dari Bandara SMB II - Jakabaring Sport Center yang semula 1,5 - 2 jam melalui jalan darat menjadi 45 menit menggunakan LRT.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA