Senin, 9 Zulhijjah 1439 / 20 Agustus 2018

Senin, 9 Zulhijjah 1439 / 20 Agustus 2018

Bawaslu Jabar, Gelar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang

Kamis 15 Februari 2018 01:22 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto.

Foto: c12
Deklarasi untuk mengkampanyekan pilkada yang bebas politik transaksional.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar), menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang di Amphiteater Trans Studio Bandung, Rabu malam (14/2). Menurut Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto, deklarasi ini digelar untuk mengkampanyekan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jabar yang bebas politik transaksional dan SARA (Suku, Agama, Ras), serta bebas dari praktik politik uang.

"Melalui deklarasi ini, kami ingin mengajak semua yang hadir termasuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk menolak praktik pembagian uang dan pembagian sembako," ujar Harminus.

Tidak hanya dihadiri para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018, acara juga mendatangkan Bawaslu Jabar, KPU Jabar, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jabar. Kegiatan ini juga dihadiri para calon pemilih pemula, komunitas, aktivis, akademisi, dan unsur masyarakat lainnya, yang berjumlah ratusan orang.

Harminus Koto mengatakan, tantangan demokrasi masa kini semakin dinamis dan bisa mendatangkan berbagai pengaruh yang berasal dari berbagai pihak. Pemerintah dan penyelenggara pemilu, bertanggung jawab untuk menjaga kondusivitas pesta demokrasi.

Ancaman yang perlu diantisipasi, kata dia, di antaranya adalah politisasi SARA dan politik uang atau money politic. Dua hal ini dinilai sangat mengancam kondusivitas sehingga harus segera diantisipasi.

"Politik uang jadi musuh bersama karena praktek ini akan menciptakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini masih sangat rawan di daerah," kata Harminus.

Praktik menyebarkan uang dan barang seperti sembako hingga pembangunan sarana publik, kata dia, termasuk ke dalam politik uang yang harus dihindari. Sedangkan, politisasi SARA mampu mengganggu kesetaraan masyarakat, khususnya para pasangan calon dalam Pilgub Jabar 2018.

"Menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Jabar mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Pilgub Jabar yang bersih, berkualitas, dan menjunjung nilai luhur bangsa," katanya.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari,untuk ketiga kalinya Pilkada serentak digelar di Jabar. Tapi, semuanya berjalan lancar tanpa ada persoalan yang berarti. Ia menginginkan Pilkada serentak di Jabar bisa berjalan baik dan lancar.

"Jabar termasuk wilayah konflik tapi dengan kerja sama dan antisipasi masyarakat Jabar peserta Pemilu bisa berjalan dengan baik," katanya.

Ine menjelaskan, kepedulian dan antisipasi yang dilakukan bisa dengan deklarasi. Apalagi, saat ini politik SARA menjadi ancaman yang tak bisa dianggap enteng. Terlebih, adanya peristiwa penyerangan tokoh agama.

"SARA masalah sensitif yang bisa memicu konflik," katanya.

Turut hadir Sekda Jabar Iwa Karniwa, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Komisioner KPU Jabar. Namun, tidak dihadiri semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES