REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, maka pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden.
Terdapat segudang permasalahan yang harus dituntaskan Jokowi-JK. Salah satunya adalah penurunan tingkat kemiskinan. "Ini menjadi tantangan (bagi pemerintahan mendatang)," kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)/Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto dalam keterangan di Sekretariat Wapres, Selasa (12/8).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per September 2013 sebanyak 28,55 juta atau 11,37 persen. Jumlah tersebut meningkat sekitar 480 ribu orang dibanding posisi Maret 2013.
Menurut Bambang, selain penduduk miskin, perlu diperhatikan pula penanganan terhadap penduduk rentan miskin. Jumlahnya sekitar 24,7 juta rumah tangga atau sekitar 96,4 juta orang. Bambang menyebut penanganan kelompok rentan miskin membutuhkan penanganan khusus. "Bangun social assistance (pendampingan sosial) dan ini kita lakukan," kata Bambang.
Penanganan kemiskinan di Tanah Air, menurut Bambang, dapat dilakukan dengan cara menjaga garis kemiskinan tidak bergeser secara drastis. Kuncinya dengan mengendalikan harga bahan pokok, terutama beras, yang menjadi penentuk naik turunnya garis tersebut. "Menjaga harga bahan pokok paling penting untuk menjaga kemiskinan," kata Bambang.
BPS mencatat garis kemiskinan September 2013 Rp 292.951/kapita/bulan. Aspek krusial lainnya adalah mendorong peningkatan pendapatan kelompok rentan miskin. Misalnya, melalui pemberian lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur dasar, juga dapat menjadi solusi lain peningkatan pendapatan sekaligus penurunan tingkat kemiskinan untuk jangka pendek.
Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, sinergi MP3KI dan MP3EI dapat menjadi solusi lain yang dapat diupayakan. Melalui TNP2K, pemerintah telah berhasil mendorong berbagai perbaikan guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
