Selasa 12 Aug 2014 13:00 WIB

Jalur Optimalisasi Perintah Dinas

Red:

DEPOK — Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur di luar sistem PPDB online di Kota Depok, Jawa Barat, merupakan perintah langsung dari dinas pendidikan setempat.

Wakil Ketua PPDB yang juga Wakil Kepala Sekolah bidang Humas SMA Negeri 3 Depok, Hamidah, menerang kan, dalam PPDB reguler, Disdik Depok menerapkan sistem PPDB online atau sistem jurnal. Setiap siswa yang mendaftar ke sekolah negeri akan berkompetisi sesuai dengan nilai ujian nasional (NUN). Calon siswa yang memiliki NUN tertinggi akan masuk ke peringkat teratas diikuti calon siswa de ngan NUN di bawahnya.

Namun demikian, kata Hamidah, mempertimbangkan minat masyarakat yang tinggi, maka Disdik Depok mengeluarkan kebijakan jalur optimalisasi, yakni penerimaan siswa di luar sistem jurnal yang kuotanya sudah penuh.

"Dari Dinas Pendidikan Kota Depok menginstruksikan bahwa SMAN 3 harus me nambah tiga kelas lagi untuk memenuhi minat masyarakat yang sedemikian tinggi terhadap sekolah negeri," kata Hamidah kepada Republika, di Depok, Senin (11/8).

Dia melanjutkan, kendati jalur optimalisasi berbeda de ngan sistem jurnal, calon peserta didik yang men daftar diharapkan memiliki NUN tak jauh dari passing grade tahap 1 dan 2 di SMAN 3 Depok, yaitu 33,95. "Ya 28, 29, masih bisa diterima," ujar nya.

Khusus jalur optimalisasi, ka ta Hamidah, sekolah me mang tidak pernah memberi informasi apa pun terkait jalur tambahan PPDB tersebut. Masyarakat mendapatkan informasi langsung dari Disdik Depok. "Jadi, mereka minta ke dinas, kemudian ada sinyal dari dinas bah wa akan dibuka kelas tambah an. Mereka da tang langsung ke sini ber tanya."

Mengenai biaya yang harus dibayarkan, selain untuk kebutuhan personal seperti pakaian, tes, foto, dan map rapor sebesar Rp 1,45 juta, para peserta didik yang masuk melewati jalur optimalisasi juga dibebankan biaya tambahan. Biaya tersebut digunakan untuk meng ubah laboratorium yang ada menjadi ruang kelas yang tidak dibiayai pemerintah. "Besaran nya sih relatif. Ada yang Rp 500 ribu, ada yang Rp 5 juta juga," aku Hamidah.

PPDB melalui jalur optimalisasi juga dibuka di SMA Negeri 4 Kota Depok. Wakil Ketua Panitia PPDB SMAN 4 Suryanta mengatakan, berda sarkan hasil rapat dengan Kepala Disdik Kota Depok Herry Pansila, seluruh SMA Negeri di Depok boleh membuka jalur optimalisasi. "Hanya saja disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolahnya," kata Suryanta.

Menurut Suryanta, jalur optimalisasi selalu ada setiap tahun. Tahun ini, SMAN 4 Depok hanya menerima 44 orang peserta didik yang disebar ke sembilan kelas yang sudah ada. Penambahan tersebut membuat pihak sekolah juga harus menggunakan laboratorium yang tidak terpakai untuk di jadi kan ruang kelas.

Salah satu peserta didik yang diterima melalui jalur optimalisasi di salah satu sekolah, MC (13), mengatakan, orang tuanya mendapatkan informasi mengenai jalur ter sebut dari salah satu pengurus LSM di Depok. LSM tersebutlah yang memasukkan dirinya ke sekolah tersebut.

"Tapi, yang ngurus orang tua. Sebenarnya nggak lewat LSM, langsung ke sini (sekolah) juga bisa, bayar juga sih. Nah, ngasih ke LSM-nya ini yang lebih mahal," kata MC, Senin (11/8).

MC melanjutkan, LSM ini lah yang membuat orang tua nya harus membayar dua kali selama proses PPDB. "Jadi total Rp 5 juta. Rp 1 juta yang di minta dari sekolah buat sum bangan. Itu ada tanda ta ngan di atas materai juga. Terus ke LSM yang masukinnya itu aku ngasih Rp 4 juta," ungkapnya.

Peserta didik lain, PR (13), mengakui, orang tuanya sudah menghabiskan dana hingga Rp 25 juta rupiah untuk memasukkannya ke salah satu SMA negeri di Depok. PR melanjutkan, setelah namanya tercantum dalam daftar peserta didik baru pada tanggal 17 Juli, maka barulah orang tuanya membayar Rp 20 juta.

"Ternyata, pas balikin formulir diminta lagi Rp 3 juta. Katanya buat bangunan atau apa nggak tahu, pokoknya tambahan. Jadi, total Rp 25 juta deh sama uang seragam," ungkap PR. rep:c82 ed: eh ismail

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement