BANDUNG –– Pemprov Jabar mengklaim penyerapan APBD 2013, mencapai ekspektasi. Setidaknya, hal itu terlihat dari tingkat penyerapannya yang mencapai 93 per sen.
Menurut Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar, Iwa Karniwa, dari Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 yang di sahkan DPRD Jabar pekan lalu, tergambar tingkat optimalisasi penyerapan yang di lakukan jajaran Pemprov Ja bar. "Penyerapan 93 persen menunjukan penganggaran yang kami lakukan mendekati akurat," ujarnya, Senin (21/7).
Iwa mengatakan, berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD 2013 diketahui, pendapatan sebesar Rp 19,2 triliun dan belanja Rp 18,3 triliun serta surplus (defisit) Rp 840 miliar. Sementara di sektor pembiayaan antara lain penerimaan Rp 2,9 triliun, pe ngeluaran Rp 189 miliar, dan surplus Rp 2,7 triliun.
Sementara untuk anggaran yang tak terserap, menurut Iwa, sebesar 7 persen terkait dengan dana bantuan bagi PNS yang sakit, serta bencana alam di pos penyediaan. Secara keseluruhan, dia menilai, proses perencanaan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jabar sudah mendekati aturan yang ada. "Pencapaian ini hadir dari penilaian kinerja, perilaku dan kedisiplinan," katanya.
Menurut Iwa, biasanya dalam perencanaan proses anggaran daerah yang terjadi adalah kecenderungan membengkakan anggaran. Namun dari APBD 2013 lalu, Iwa memastikan, bahwa setiap OPD menyusun anggaran sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). "Mereka juga meng hitung ke mampuan penyerapan anggaran, ini yang menjadikan optimal," katanya.
Pemprov Jabar juga me nekankan bahwa prinsip-prin sip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku secara umum, telah diterapkan da lam bisnis proses yang ada da lam aplikasi SIPKD. Termasuk, di dalamnya adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang berjenjang dan men jamin bah wa seluruh tran saksi yang di proses telah diverifikasi secara otomatis dalam aplikasi secara konsisten. Sehingga, kata Iwa, data dan informasi yang di hasilkan lebih valid/ akurat, transparan, tepat wak tu dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).
Terkait sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2013, kata Iwa, agar penyerapan tinggi meski waktunya terbatas, pihak nya akan memprioritaskan anggaran untuk persiapan PON 2016, pemenuhan janji kampanye yakni penambahan ruang kelas baru (RKB). "Termasuk pembebasanlahan di Kertajati terus kami prioritaskan," katanya. rep:arie lukihardianti ed: agus yulianto
Ikuti Whatsapp Channel Republika
