JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok membenarkan adanya aliran dana dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Namun, Anas Urbaningrum tidak aktif mengurus hal teknis dan dana untuk pemenangan.
Anas lebih banyak memaparkan visi dan misi kalau terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat. "Anas lebih banyak diam mengenai masalah anggaran. Hanya bicara masalah visi-misi saja," kata Mubarok ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/7).
Mubarok menjelaskan adanya aliran dana ke pengurus di daerah dari masing-masing kandidat. Kongres Partai Demokrat 2010 diikuti Anas, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie. Namun, Mubarok menyatakan tidak mengetahui mengenai aliran dana tersebut.
Jaksa pun membacakan berita acara pemeriksaan Mubarok mengenai aliran dana ke masing-masing pengurus di daerah dan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mubarok juga membenarkan pernah memberikan kesaksian permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak ada politik uang dalam kongres.
Kendati demikian, kata dia, SBY menoleransi adanya pemberian uang transportasi. Jumlah uang yang beredar ke pengurus Partai Demokrat di daerah jumlahnya Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. "Iya, itu tafsir saya seperti itu. Tapi, pesan Pak SBY itu sebelum kongres," kata dia.
Mubarok menambahkan, pembicaraan masalah dana dilakukan oleh relawan dan tim sukses Anas. Menurut Mubarok, Muhammad Nazaruddin yang merupakan salah satu tim sukses Anas, sangat aktif saat kegiatan kongres di Bandung, Jawa Barat, empat tahun lalu.
Setelah Anas terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat, Mubarok menyatakan, Nazaruddin pun menjadi bendahara umum. Menurut dia, keputusan ini sempat membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) heran.
Namun, dia menyatakan, semua anggota formatur mencalonkan Nazaruddin sebagai bendahara umum. SBY pun menyetujui usulan formatur tersebut sehingga tidak ada lagi yang mempersoalkan. "Sudah disetujui Pak SBY dan tidak ada yang dipertanyakan," ujar dia.
Anggota DPR Komisi II Ignatius Mulyono juga mengungkapkan peran Nazaruddin dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON). Menurut dia, Nazaruddin pernah meminta bantuan penyelesaian urusan tanah Hambalang.
Kendati demikian, Anas mengetahui adanya permintaan ini. Sebab, Nazaruddin mengungkapkannya di ruang Anas di DPR. "Yang ngomong banyak itu Nazaruddin, tapi Pak Anas ada. Pak Anas enggak banyak bicara," kata dia. rep:c62 ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika
