Monday, 5 Syawwal 1442 / 17 May 2021

Monday, 5 Syawwal 1442 / 17 May 2021

Solusi Konflik Palestina-Israel

Jumat 11 Jul 2014 14:21 WIB

Red:

Pemerintah Amerika Serikat (AS) memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan jalan mengubah pola hubungannya dengan Israel. Sikap keras dan brutal yang ditunjukkan pasukan Israel terhadap warga Palestina tidak pernah lepas dari pola hubungan spesial AS-Israel selama ini. Itu artinya, satu-satunya pihak yang memengaruhi berubahnya sikap dan perilaku Israel di Timur Tengah hanyalah AS yang notabene sebagai bos besar Israel.

Pertanyaannya adalah: mungkinkah Gedung Putih bersedia mengubah pola hubungannya dengan Tel Aviv?

Beberapa alasan
Mantan presiden AS George W Bush, seperti dikutip kantor berita AFP tahun 2008, mengungkapkan bahwa hubungan Israel dengan AS terjalin kuat dan persekutuan keduanya tidak terpecahkan. Sudah menjadi rahasia umum, AS melakukan segala upaya demi melindungi dan membela kepentingan Israel sebagai satu-satunya negara Yahudi. Setiap kepala negara AS menempatkan kepentingan Israel menjadi prioritasnya. Israel first, begitu istilahnya. Terdapat beberapa alasan mengapa AS mendukung Israel.

Pertama, Israel merupakan sekutu utama AS yang paling bisa dipercaya serta diandalkan di kawasan Timur Tengah. Kedua, dalam kacamata AS, Israel adalah satu-satunya negara paling demokratis  di Timur Tengah sehingga memiliki kesamaan haluan dengan AS dalam demokrasi seperti dalam konsep one vote one citizen, kekuasaan mayoritas serta pembagian kekuasaan. Ketiga, Israel merupakan kawasan persiapan militer AS yang stabil di Timur Tengah. Dengan lokasinya yang strategis, Israel menjadi tempat penyimpanan cadangan senjata nuklir, biologi, dan kimia AS yang sewaktu-waktu digunakan sekiranya terdapat ancaman terhadap kepentingan AS di kawasan.

Keempat, Israel adalah negara sahabat paling setia AS. Di mata AS, Israel tidak pernah berbuat neko-neko. Israel selalu mendukung kepentingan Gedung Putih dan memberi kontribusi bagi perekonomian AS. Di sisi lain, Israel menggelontorkan uang miliaran dolar untuk membeli persenjataan canggih buatan AS.
 
Sebelah mata
Kuatnya dukungan AS kepada Israel tidak lepas dari lobi yang dilakukan masyarakat Yahudi di AS. Meski komunitas Yahudi termasuk minoritas di AS, namun untuk urusan lobi mereka kuat. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat Yahudi AS mengisi pos-pos penting di AS yang secara langsung maupun tidak akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil Gedung Putih.

Sebagai gambaran, 26 persen jurnalis, komentator politik, dan pejabat di lingkaran sosial-politik AS adalah Yahudi. Sekitar 59 persen dari pakar hukum dan penulis terkemuka AS adalah Yahudi. Sekitar 40 persen dari mereka adalah anggota Kongres AS. Di sisi lain, 7 dari 11 anggota Dewan Keamanan Amerika (US National Security Council) adalah Yahudi-Amerika. Orang-orang Yahudi juga memegang kendali di hampir semua pos penting Pemerintahan AS.

Dihitung-hitung, 38 persen dari pejabat Pemerintah AS adalah keturunan Yahudi. Mereka ini menempati posisi-posisi strategis di departemen luar negeri, pertahanan, keuangan, dan kehakiman yang memiliki akses terhadap informasi penting dan mendalam terkait dengan pemerintahan dan militer AS. California, Chicago, Boston, New Jersey, Florida, dan Ohio merupakan negara bagian di AS yang komunitas Yahudi mengendalikan pusat politik dan perekonomian di negara bagian tersebut.

Pemerintah AS sejak 1976 secara rutin saban tahun memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Israel. Tiap tahun Israel masih pula menerima kucuran dana tunai senilai tiga miliar dolar AS dari Gedung Putih. Jumlah itu adalah seperlima dari jumlah bantuan luar negeri yang dianggarkan AS secara keseluruhan.

Peran AIPAC

Ihwal kuatnya lobi Yahudi di AS, banyak analis mengaitkannya dengan keberadaan sebuah lembaga bernama The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Sejauh ini, AIPAC merupakan kelompok kepentingan yang paling getol melakukan lobi di AS untuk terpeliharanya hubungan yang erat antara Israel dan AS. AIPAC saat ini merupakan lembaga lobi yang paling berpengaruh kuat secara politis di AS.

AIPAC didirikan tahun 1953 oleh IL Kenen. Saat pertama berdiri nama lembaga itu adalah The American Zionist Committee For Public Affairs.

AIPAC memiliki publikasi resmi yaitu Near East Report. Sirkulasinya 60 ribu eksemplar, terbit dua mingguan. Sebagian besar terbitannya dilanggani orang dan organisasi Yahudi. Sisanya dikirimkan dan diberikan cuma-cuma ke kantor-kantor, para anggota DPR AS, dan Senat AS serta para tokoh penting pemerintahan dan politik AS.

Tujuan utama AIPAC dewasa ini adalah melobi Kongres AS atas berbagai masalah yang keputusan dan hasilnya menguntungkan pihak Israel dan AS. Secara berkala, AIPAC melakukan pertemuan dengan para anggota Kongres AS.

Koran The New York Times pada salah satu terbitannya menulis bahwa AIPAC merupakan kekuatan utama dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan AS di Timur Tengah. The New York Times juga menulis bahwa AIPAC memiliki kekuatan untuk menentukan calon pemimpin maupun para staf pemerintahan di sejumlah negara Arab. Dalam banyak kasus, antara AIPAC, pemerintah AS dan pemerintah Israel selalu melakukan koordinasi yang rapi.

Langkah Washington yang telah memveto puluhan resolusi PBB yang terkait dengan Israel sejauh ini merupakan pula salah satu hasil dari lobi AIPAC yang telah dirancang dengan rapi.

Terkait dengan begitu kuatnya lobi Yahudi di AS ini, dengan pongah tokoh Yahudi-Amerika Ortodok, David Luchins, dalam suatu kesempatan pernah mengatakan, "Meski kami minoritas, tapi kenyataannya kami adalah mayoritas di AS. Apa pun yang kami inginkan pasti terlaksana."

Nah, faktor-faktor di atas itulah yang tampaknya masih menyulitkan Gedung Putih untuk bisa mengubah pola hubungannya dengan Israel--sehingga konflik Israel--Palestina masih sukar diselesaikan secara damai, menyeluruh, dan berkeadilan

Djoko Subinarto
Kolumnis, alumnus FISIP Universitas Padjadjaran

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA