REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP Muhammadiyah menuntut bukti atas pernyataan pasangan capres-cawapres yang siap menang dan kalah dalam kompetisi pilpres 2014 ini. Apapun hasil perhitungan KPU pada 22 Juli mendatang harus diterima dengan lapang dada oleh semua pihak.

Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan, hal terpenting sekarang ini adalah proses rekapitulasi di tingkatan bawah harus betul-betul dilakukan dengan proses jujur, transparan dan tanpa intervensi.

"Kalau hal tersebut tidak dilakukan secara profesional, penyelenggara pemilu sama saja membuka peluang bagi konflik di tubuh bangsa ini," kata Din usai jumpa pers pernyataan sikap hasil Pilpres, Kamis (10/7)

Menurut dia, kondsi ini memang membutuhkan peran pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pilpres ini. Baik dan buruknya pemimpin sekarang ditentukan proses pemilu. Tahapan tersebut dinilai akan menjadi rapor Presiden dan kabinetnya.

Din juga mengkritisi perbedaan hasil survey yang dipaparkan para pasangan calon sehingga muncul klaim kemenangan dari keduabelah pihak. Bila survey itu menggunakan metedologi dan kaidah ilmiah, maka hasilnya tidak akan salah.

"Nah kita masih tunggu hasil dari lembaga kode etik atas survey-survey tersebut. Nanti ketahuan siapa yang melakukan manipulasi," ujar dia.

Menurut dia, lembaga yang tidak benar dalam memberikan data hasil pilpres ini harus diberi sanksi. Sebab, hasil survey yang mereka paparkan ini menimbulkan potensi masalah di tubuh bangsa ini sehingga dua kandidat capres/cawapres klaim kemenangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika