REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai kecurangan pada pemilu legislatif (Pileg) 9 April bisa terulang pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014. Pasalnya pada pileg Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima 700 laporan kecurangan yang mayoritas dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIPP, Girindra Sandino, mengatakan berkaca dari pelaksanaan Pileg, dia mengkhawatirkan jajaran KPU di tingkat bawah seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Lembaga tersebut diindikasi banyak melakukan pelanggaran yang mengubah hasil pemilu. Pelanggaran yang dilakukan misalnya, tidak membagikan formulir C6, tidak netranya KPPS seperti menolak pemilih yang diketahui mendukung lawan, menolak pemilih khusus karena ketidakpahaman KPPS soal teknis.
“Sampai saat ini kami belum mendengar KPU melakukan evaluasi total terhadap kepanitiaan penyelenggara pemilu. Harus ada bimbingan teknis dan pendidikan politik agar mereka tidak sekadar petugas temporer,” kata Girindra saat dihubungi Republika, Senin (7/7).
Menurutnya, yang perlu diperhatikan pada tahap rekapitulasi karena dia mendengar isu-isu bom uang yang jumlahnya cukup besar yang akan melanda KPPS, PPS dan PPK. Potensi konflik sudah terbuka sehingga KPU harus bekerja sama dengan pihak keamanan. Potensi konflik di daerah-daerah sudah mulai bentrok dan semakin meruncing. Sebab masyarakat sudah mengidentitaskan diri sebagai pendukung fanatik. Ini yang dikhawatirkan memicu konflik terbuka di TPS.
Selain itu, potensi kecurangan dimungkinkan terjadi pada jajaran birokrasi. Dia mengindikasi adanya paguyuban birokrasi yang bermain di dua kaki. Mereka menggelontorkan dana ke dua kubu. “Kepala daerah bisa menginstruksikan kepada PNS untuk mengintimidasi. Babinsa saya kira masih terus bergerak,” imbuh Girindra.
Girindra menilai Pileg 9 April kejahatan pemilu terang-terangan. Apalagi, lanjutnya, saat ini pertarungan mati-matian dua kubu. Dia juga mencermati media sosial, sampai ada orang yang mengajak berantem dengan teman mereka. “Tapi positifnya yang bisa diambil antusiasme masyarakat harus diapresiasi. Tinggal bagaimana segenap pemangku kepentingan menunjukkan tanggung jawab politik dalam proses pemilu yang bersih dan demokratis. Tapi sebisa mungkin kita di lapangan meredam,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
