REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melakukan penyelidikan terkait adanya indikasi kecurangan di pilpres di Hong Kong, Ahad (6/7). 

Kecurangan diduga terkait banyaknya WNI yang tidak dapat menyoblos. Termasuk informasi yang diperoleh oleh timses kalau yang boleh mencoblos hanya pendukung Prabowo-Hatta saja. 

"Bukti-bukti sedang kita kumpulkan, baik rekaman suara atau pun gambar," ujar anggota tim sukses Jokowi-JK Eriko Sotarduga saat dihubungi Republika, Senin (7/7).

Jika bukti sudah terkumpul, katanya, akan langsung dilaporkan secara hukum. "Jika ditemukan kecurangan, kita akan minta  pertanggungjawabn KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," katanya.

Ia menambahkan, hak politik seseorang sama pentingnya dengan hak beragama. Untuk itu KPU harus dapat menjamin kalau seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya. Termasuk WNI yang sedang berada di luar negeri.

Ia juga mengatakan, banyaknya jumlah pemilih luar negeri karena WNI yang berada di sana memiliki harapan yang lebih baik untuk pemimpin lima tahun ke depan. "Mereka bersedia memilih dan tidak diongkosi oleh siapa pun. Ttu artinya mereka mau berpartispasi," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, KPU melakukan antisipasi terkait hal yang akan terjadi. Termasuk lonjakan pemilih dan jumlah TPS yang ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika