REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jubir tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyesalkan adanya kericuhan pada saat pemungutan suara di Hong Kong, ahad (6/7). 

"Justru ini yang kita khawatirkan, KPU harusnya sudah mengantisipasi banyaknya pemilih karena TKI di Hong Kong sudah terdata atau legal," ujar Eriko Sotarduga saat dihubungi Republika, Senin (7/7).

Ia menjelaskan, pemerintah Hong Kong sangat tegas untuk urusan TKI. Sehingga TKI yang berada di sana adalah pekerja legal.  

"Karena  jumlah TKI-nya banyak dan legal, seharusnya KPU dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sudah antisipasi. Kalau hanya  menyediakan 12-13 TPS nggak cukup," katanya.

Menurut dia, seharusnya KPU dan PPLN dapat menyediakan sekitar 50 TPS. Karena pemerintah Hong Kong sudah memmberi keleluasan dan mendukung pesta demokrasi yang sedang dijalani oleh warga Indonesia.

"Kenapa tidak dilakukan Sabtu dan Minggu? Dan kenapa tidak bisa dilakukan di atas pukul 17.00? Apa yang jadi masalah KPU?" paparnya. 

Ia juga mengatakan, keleluasaan yang diberikan pemerintah Hong Kong seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh KPU. "sebenarnya kan anggrannya ada, membuka TPS lebih juga tidak masalah," ujarnya.

KPU, lanjutnya, harusnya juga bisa bekerja sama dengan PJTKI. Karena lembaga ini memiliki data lengkap terkait nama TKI sekaligus tempat domisilnya di Hong Kong. Sehingga KPU bisa memprediksi waktu tempuh TKI menuju TPS atau dapat membuka TPS di tempat lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika