Senin 07 Jul 2014 20:30 WIB

MPR Dorong DPR Minta Penjelasan Menlu Soal Kisruh Pilpres di Luar Negeri

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Mansyur Faqih
Sidharto Danusubroto (kiri) memberikan sambutan saat membuka Focus Group Discussion di Jakarta, Rabu (4/11).
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Sidharto Danusubroto (kiri) memberikan sambutan saat membuka Focus Group Discussion di Jakarta, Rabu (4/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR, Sidharto Danusubroto menyayangkan kisruh pencoblosan yang terjadi di Hongkong, Los Angeles, Arab Saudi, dan sejumlah negara. 

Sidharto tidak bisa memahami kenapa masih ada warga negara Indonesia (WNI) yang tidak bisa menggunakan hak pilih. 

"WNI di mana pun harus diberi kesempatan nyatakan hak pilih. Saya nggak ngerti itu," kata Sidharto di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/7).

Sidharto meminta pemerintah mengatur kembali proses pemilihan bagi WNI yang belum menggunakan hak pilih. Bagi Sidharto WNI yang tidak bisa mendapat hak pilih merupakan sebuah lelucon. "A big joke," ujarnya.

Ia pun mendorong Komisi I DPR untuk meminta penjelasan menlu dan konsulat jenderal Indonesia di Hongkong soal kasus yang terjadi. "Ini anjuran saya," katanya.

Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDI Perjuangan itu menyatakan, setiap WNI mesti mendapat kesempatan menggunakan hak pilih. Pelanggaran pemilu oleh penyelenggara pemilu tidak bisa dianggap enteng. "Itu bisa jadi cacat demokrasi ke depan," katanya.

Apalagi, imbuh Sidharto, kasus WNI di luar negeri yang tidak bisa menggunakan hak pilih bukan baru pertama terjadi. Jadi mestinya para penyelenggara pemilu bisa mengantisipasi persoalan serupa. 

"Apa yang terjadi di Arab, Hongkong, dan Los Angeles, it is not the first time," ujar koordinator pengarah tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) itu. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement