Bank NTB akan punya KCP syariah di setiap kecamatan.
MATARAM - Manajemen PT Bank NTB segera membuka tiga kantor cabang pembantu (KCP) syariah di beberapa kabupaten-kota sebagai persiapan pembentukan unit usaha syariah bank itu pada 2017.
Direktur Utama PT Bank NTB H Komari Subakir di Mataram, Sabtu (5/7), mengatakan, pemegang saham juga sudah memberikan arahan untuk segera dibentuk satu direktorat atau unit baru, yaitu unit usaha syariah dengan tujuan untuk lebih memperkuat daya juang bisnis usaha syariah.
“Arahan itu disampaikan pada rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Tahun Buku 2013 yang digelar April 2014,” katanya seusai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50 Bank NTB.
Ia menyebutkan kabupaten yang menjadi lokasi pembukaan KCP syariah, yakni Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, dan di Kota Bima. Pembukaan KCP syariah di tiga kabupaten itu sebagai implementasi dari program pengadaan KCP syariah di setiap kecamatan dalam rangka mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan jasa perbankan dengan sistem syariah melalui Bank NTB.
“Rencana itu sudah kami desain sejak 2013 dan sudah dilaksanakan hingga 2014 ini,” ujarnya. Subakir mengatakan rencana pembukaan KCP syariah di tiga wilayah itu akan menambah jumlah KCP Bank NTB di kecamatan yang saat ini baru mencapai 21 unit dan tersebar di 10 kabupaten-kota.
Ia menambahkan, pihaknya sebelumnya sudah membangun KCP syariah di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu pada 2012 dalam rangka melayani nasabah di daerah itu yang sebagian besar dari kalangan Muslim.
“Sejak diresmikannya dua KCP syariah tersebut pada Juli 2012, respons masyarakat cukup bagus,” katanya.
PT Bank NTB juga sudah memiliki kantor cabang di sekitar Pelabuhan Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang menghubungkan Provinsi NTB dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di samping Kantor Cabang Kota Bima yang sudah dibangun cukup lama.
Diharapkan dengan adanya penambahan kantor kas akan memotivasi masyarakat untuk menabung di bank milik pemerintah daerah sehingga dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola akan semakin besar. Total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun hingga 30 Juni 2014 mencapai Rp 4,77 triliun sedangkan total kredit yang disalurkan sebesar Rp 3,69 triliun.
(KR-WLD)
Bank Jatim
Sementara itu, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank Jatim) melibatkan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk mengembangkan layanan kepada masyarakat.
“Dari 660 kecamatan di provinsi ini, kami baru menjangkau melalui 42 kantor cabang (KC) dan 129 kantor cabang pembantu (KCP),” kata Direktur Utama Bank Jatim, Hadi Sukrianto, di Surabaya pekan lalu.
Setelah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Rektor Unair Prof Dr H Fasich Apt, ia menjelaskan, pihaknya akan mengembangkan layanan yang sudah ada. “Karena itu, kami sangat membutuhkan konsultasi-konsultasi sesuai kompetensi keilmuan yang ada, seperti masalah manajemen, jasa psikologi untuk rekrutmen karyawan, dan sebagainya,” katanya.
Apalagi, Bank Jatim juga merencanakan membuka cabang khusus syariah, yakni Bank Umum Syariah (BUS) dari yang selama ini baru berupa layanan Unit Usaha Syariah (UUS). “Selain rencana penambahan pelayanan itu, kami juga ingin mengubah image masyarakat bahwa Bank Jatim merupakan banknya PNS (pegawai negeri sipil),” katanya.
Pihaknya juga membuka kerja sama dalam hal bantuan manajemen pembayaran SPP mahasiswa, seperti yang sudah dilakukan pada Universitas Muhammadiyah di Jember, Universitas Merdeka di Malang, serta lembaga pelayanan masyarakat lainnya seperti rumah sakit.
Menanggapi masukan Wakil Rektor II Unair Dr Moch Nasih tentang bantuan SPP untuk mahasiswa kurang mampu serta kemungkinan memberikan bantuan pinjaman kepada mahasiswa kategori itu, pihak Bank Jatim berjanji akan memikirkannya pola yang tepat untuk hal tersebut. Untuk itu, kedua pihak sepakat melaksanakan perundingan secara teknis dalam hal operasional kerja sama yang akan dilaksanakan pada saat yang akan datang. antara ed: irwan kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
