Jumat 27 Jun 2014 16:18 WIB

Ahok: Pengelolaan Monas Amburadul

Red:

BALAI KOTA -- Basuki Tjahaja Purnama mengakui, selama ini pengelolaan Monumen Nasional (Monas) amburadul. Maka, tak heran, menurut pelaksana tugas (plt) gubernur DKI Jakarta, di Monas sering terjadi tindak kejahatan.

"Yang diperkosa juga sudah pernah kejadian, yang ngaku-ngaku petugas segala macam. PKL liar, macem-macemlah di Monas," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (25/6).

Tindak kejahatan terakhir yang terjadi di Monas adalah pembakaran juru parkir oleh oknum TNI. Mantan bupati Belitung Timur ini juga mengakui keterbatasan lahan parkir resmi di Monas. Karenanya, pemprov berencana membuat parkir bawah tanah di Monas.

Namun, pria yang biasa disapa Ahok ini berkata, realisasi lahan parkir kemungkinan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Sembari menunggu parkir bawah tanah yang akan dibangun, Pemprov DKI akan mengurangi sejumlah kegiatan yang dilselenggarakan di Monas. "Enggak ada pilihan. Makanya, kita kurangin kegiatan di sana," kata dia.

Amburadulnya pengelolaan Monas diyakini Basuki karena belum jelasnya tugas dan fungsi masing-masing Unit Pengelola (UP) Monas. Karenanya, kata Basuki, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berupaya melakukan pembenahan pengelolaan landmark Ibu Kota tersebut.

Rencananya, Pemprov DKI akan melebur UP Taman Monas dengan UP Monas menjadi UPT Monas. Selain itu, pemprov juga akan membenahi IRTI untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di dalam pagar.

"Makanya," kata Ahok melanjutkan, "kita lagi siapkan dokumen untuk Bu Rini (Kepala UPT Monas Rini Hariyani) yang nantinya pimpin pengelolaan Monas jadi satu pintu. Sehingga, kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi."

Polisi Militer (PM), kata Ahok, akan dikerahkan untuk membantu mengamankan kawasan Monas. Untuk itu, sambil menunggu SK Gubernur terkait peleburan UPT Monas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan dikerahkan untuk menjaga kawasan tersebut.

Pemprov DKI juga mengizinkan Satpol PP untuk tidak menggunakan stun gun atau pistol listrik untuk mengawasi kawasan Monas dari PKL liar dan preman. Selain menertibkan PKL, pemprov akan membenahi CCTV yang terpasang di kawasan Monas.

Ahok berkata, untuk mengawasi taman seluas 82 hektare tersebut tidak bisa dijaga setiap waktu petugas. "Kalau kamu gak mau ketat, ya banyak segala macem kejadian," kata Ahok. rep:c63 ed: karta raharja ucu

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement