JAKARTA -- Pemerintah telah merevisi target penghematan anggaran dari sebanyak Rp 100 triliun menjadi hanya sekitar Rp 69,9 triliun. Tapi, pemerintah masih belum memutuskan prioritas anggaran.
Sebanyak 86 Kementerian Lembaga (L/K) terkena alur penghematan. "Jika awalnya pemerintah bicara penghematan Rp 100 triliun maka dengan langkah yang akan dilakukan penghematan tidak perlu Rp 100 triliun. Perkembangannya nanti bisa dibahas dalam rapat Panja," kata Menteri Keuangan Chatib Basri, Kamis (12/6). Pemerintah juga belum memutuskan anggaran apa saja yang kini menjadi prioritas.
Selain melakukan pemotongan anggaran, Chatib juga memaparkan sejumlah opsi yang akan dilakukan pemerintah untuk menghemat belanja. Sehingga, defisit anggaran pada 2014 dapat dipertahankan pada kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Opsi tersebut, antara lain, pengendalian kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dua juta kiloliter yang dapat menghemat sebesar Rp 5,95 triliun. Selain itu, menaikkan tarif tenaga listrik untuk mengurangi beban subsidi listrik sebesar Rp 8,51 persen.
Pemerintah pun mendapatkan dana tambahan dari proyek gas fujian serta penerimaan negara bukan pajak dari sektor minyak dan gas sebesar Rp2,7 triliun. Penghematan dari anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena pemilu berlangsung satu putaran juga cukup besar hingga Rp 3,2 triliun.
Pemerintah juga memperoleh dana dari program belanja lainnya terkait pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar Rp4,1 triliun. Serta, tambahan dari carry over BBM yang bisa mencapai Rp 22,5 triliun.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, adanya pemotongan dan pengurangan anggaran belanja pada kementerian dan lembaga pemerintah berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. BI pun merespons itu dengan mengoreksi pertumbuhan ekonomi. Agus mengatakan, pihaknya menjaga pertumbuhan ekonomi pada posisi 5,5 persen. Sumber-sumber andalan pertumbuhan ekonomi pada konsumsi masyarakat dan ekspor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisjahbana mengatakan, pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga pemerintah akan membuat target kemiskinan melenceng. Pemerintah telah menargetkan tingkat kemiskinan tahun ini antara sembilan persen sampai 10,5 persen.
Pemengkasan juga akan mengurangi penciptaan kesempatan kerja. Bila di pangkas, anggaran yang dialokasikan berkurang menjadi hanya Rp 99,84 triliun dengan jumlah penciptaan kerja hanya 2,2 juta kesempatan kerja. rep:meiliani fauziah ed: fitria andayani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
