MALANG -- Industri kelautan dan perikanan berbasis prinsip ekonomi biru dinilai prospektif melahirkan jutaaan wirausaha baru. Namun, hal itu harus ditopang dengan berbagai terobosan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mencontohkan sebuah industri ikan di Toba, Sumatra Utara. Produk ikan nila bukan hanya dikemas dengan mengolah dagingnya saja, tetapi sisa duri, kulit, dan lainnya dijadikan produk sektor lain. "Budi daya ikannya juga dilakukan dengan prinsip ekonomi biru," kata Sharif pada kuliah umum rangkaian Pekan Nasional Petani Nelayan XIV di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Ahad (8/6).
Menurutnya, untuk mewujudkan wirausaha-wirausaha baru berbasis ekonomi biru, dibutuhkan inovasi yang tidak lazim dalam pengembangan SDM. Salah satu garis besar pengembangan itu adalah bagaimana menciptakan produksi yang bersih tanpa limbah.
Konsep ekonomi biru dalam industri kelautan dan perikanan, kata Sharif, merupakan aplikasi efisiensi pengelolaan sumber daya yang disediakan alam. "Limbah hasil produksi dapat menjadi bahan baku atau makanan bagi yang lain," ujarnya. Sistem produksi efisien, ujar dia, juga harus bebas pencemaran dan tidak merusak lingkungan.
Aplikasi ekonomi biru ini juga sejalan dengan program berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM) KKP Suseno Sukoyono menambahkan, untuk mendukung pencapaian ekonomi biru, pihaknya menggiatkan tiga aspek pengembangan SDM, yakni pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
Untuk penyuluhan, kata dia, saat ini terdapat 12.062 penyuluh di Indonesia yang sudah melaksanakan materi ekonomi biru. Ribuan penyuluh tersebut memberikan penyeluhan untuk wirausaha sektor kecil.
Jumlah tersebut masih kurang mencukupi untuk kebutuhan industri dan dunia usaha kelautan dan perikanan. Pada 2015, KKP menargetkan akan menambah jumlah penyuluh menjadi 15 ribu orang.
Untuk pelatihan, KKP memiliki enam Balai Pendidikan dan Pelatihan di Medan, Tegal, Banyuwangi, Aertembaga, Ambon, dan Sukamandi. antara ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
