BANGKOK -- Militer Thailand kian menancapkan kuku kekuasaannya. Seperti dikutip Reuters, Kamis (5/6), junta merombak jajaran pemerintah dan menyingkirkan orang-orang yang diyakini pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keluarga Shinawatra tak lagi berkuasa.
Menurut otoritas militer, langkah pergantian diambil setelah protes terjadi selama berbulan-bulan. Dewan Perdamaian dan Ketertiban Nasional (NCPO) mengatakan, sebanyak 13 gubernur pun telah dimutasi. Mayoritas dari mereka berasal dari daerah pro-Thaksin.
Junta Thailand pun merombak kepolisian yang dinilai sebagai benteng pertahanan pendukung Thaksin dan adiknya Yingluck Shinawatra. Setidaknya 17 petinggi kepolisian telah dipindahkan dalam beberapa pekan terakhir ini, termasuk di antaranya pejabat tinggi di Departemen Khusus Investigasi.
Namun, juru bicara, baik kepolisian maupun militer, membantah jika mutasi jabatan itu bersifat politis. “Penunjukan ini bukanlah bersifat politis. Penunjukan mereka telah sesuai,” kata wakil juru bicara militer Winthai Suvaree.
Seorang pejabat senior Thailand menggambarkan situasi ini dengan pandangan berbeda. “Terdapat pembersihan secara sistematis untuk memastikan posisi yang dipindahkan itu akan bekerja sama dengan militer,” kata pejabat polisi senior Bangkok. “Artinya, memutasi orang-orang yang menjadi sekutu Thaksin.”
Selama ini, kepolisian Thailand berada di bawah komando perdana menteri. Kepala kepolisian nasional Watcharapol Prasarnrajkit mengatakan kepolisian dirombak agar membuatnya bebas dari intervensi politik. Sayangnya, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Thaksin telah digulingkan dalam kudeta militer pada 2006. Pada 2011, adiknya Yingluck Shinawatra berhasil memenangkan pemilihan umum.
Dia lalu menjabat sebagai perdana menteri wanita pertama Thailand. Sayang, nasib Yingluck tak jauh dari kakaknya. Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi menilai Yingluck bersalah atas penyalahgunaan wewenang. Dia pun diminta mundur. Militer kemudian mengudeta pemerintahan yang dipimpin sekutu Yingluck.
“Mereka akan mengakhiri apa yang telah mereka mulai pada 2006. Mereka akan menghalangi para pendukung Thaksin kembali berkuasa,” kata Kan Yuenyong, seorang pengamat politik di Siam Intelligence Unit. “Kelompok elite telah mengatur untuk membatasi pengaruh Thaksin,” kata Yuenyong.
Militer Thailand sebelumnya telah menahan sejumlah politisi dari pendukung dan anti-Yingluck. Selain itu, junta juga menutup stasiun radio serta membekukan sejumlah rekening bank. Aksi demonstrasi juga dilarang.
Dukungan ke militer
Junta Thailand mengatakan para negara tetangganya memberikan dukungan terhadap pemerintahan militer. Juru bicara militer Yongyuth Mayalarp mengatakan Cina dan Vietnam telah menyatakan dukungan. "Duta besar Cina dan Vietnam bertemu Panglima Tertinggi Jenderal Thanasak Patimaprakorn, Rabu. Mereka meyakinkan kami masih memiliki hubungan yang baik dengan Thailand. Mereka berharap situasi akan kembali normal dengan cepat,” ujarnya.
Secara terpisah, otoritas Myanmar menyatakan pengakuannya terhadap pemerintahan Thailand. “Thailand adalah negara yang berdaulat dan pemerintahan militer telah disahkan oleh rajanya,” kata Aung Linn, direktur jenderal Kemenlu Myanmar.
Meskipun begitu, puluhan negara lainnya pun mengecam kudeta militer Thailand dan mengeluarkan peringatan perjalanan ke negara itu. Sejumlah negara Barat telah mengurangi hubungan dengan Thailand.
Amerika Serikat membatalkan program kerja sama militer dengan Thailand setelah kudeta pada 22 Mei lalu. Uni Eropa mendesak militer membebaskan para tahanan politik dan mengakhiri penyensoran. Pada Sabtu pekan lalu, Australia memberlakukan larangan perjalanan bagi para pemimpin junta dan membatalkan kerja sama militer.
Kemarin, sekelompok massa pendukung militer berkumpul di luar Kedutaan Australia. Mereka memprotes kebijakan Australia yang dipandang mencampuri urusan dalam negeri Thailand.
rep:dessy suciati saputri/ani nur salikah/reuters ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
