Jumat 23 May 2014 19:58 WIB

Begini Program 'Indonesia Pintar' Jokowi-JK

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: A.Syalaby Ichsan
Joko Widodo or Jokowi (left in blue) poses with his running mate, Jusuf Kalla (also in blue) at Gatot Soebroto Army Hospital in Jakarta on Thursday.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) berkomitmen meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Caranya yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui program "Indonesia Pintar" dengan wajib belajar 12 tahun.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Abdul Kadir Kading mengatakan, Jokowi-JK ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pelosok juga bisa mendapatkan akses pendidikan. Karenanya, ujar dia, infrastruktur pendidikan juga harus dibangun hingga ke daerah terpencil.

Kadir menambahkan, program wajib belajar 12 tahun ini juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas guru. Termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan guru.

"Guru yang berada di posisi sentral ini harus mendapatkan perhatian yang memadai dari segi kualitas dan kesejahteraan. Itu harus berlaku untuk semua guru, tidak hanya guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan saja, tetapi juga di Kementerian Agama," kata dia, Jumat (23/5).

Program Indonesia Pintar, kata Kadir, juga mencakup evaluasi Ujian Nasional (UN). Menurutnya, UN tidak harus dijadikan sebagai standar kelulusan. Tetapi diposisikan sebagai alat ukur pemetaan pendidikan di Indonesia.

Selain itu, program pendidikan Jokowi-JK yang tercantum dalam Nawa Cita adalah menyediakan subsidi untuk universitas negeri serta menyiapkan pembiayaan untuk penelitian dan pengembangan teknologi.

Dalam suatu kesempatan, Jokowi pernah mengatakan bahwa pemerintah harus bisa menyediakan akses pendidikan yang gratis dan berkualitas pada rakyatnya. Namun, menurut Jokowi, pendidikan gratis saja tak akan menyelesaikan masalah kebodohan di masyarakat. Dia  mengatakan, ada banyak elemen lain yang juga harus bisa penuhi pemerintah agar tidak ada anak putus sekolah. 

"Jangan dipikir pendidikan gratis bisa menyelesaikan masalah. Masih ada urusan baju seragam, buku, sepatu, transportasi. Itu biaya yang tidak kecil," kata dia. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement