Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Rancangan Sanksi Permen Jilbab tak Jelas

Jumat 23 May 2014 16:43 WIB

Rep: C78/ Red: A.Syalaby Ichsan

  Panduan cara memakai jilbab syar'i pada Gerakan Menutup Aurat Internasional (GMAI) di Car Free Day (CFD), Jl Ir H Djuanda, Kota Bandung, Ahad (23/2).  (Republika/Edi Yusuf)

Panduan cara memakai jilbab syar'i pada Gerakan Menutup Aurat Internasional (GMAI) di Car Free Day (CFD), Jl Ir H Djuanda, Kota Bandung, Ahad (23/2). (Republika/Edi Yusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan draf Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang seragam sekolah tahap dua sekaligus final dinilai bias, terutama dalam pasal sanksi. 

Pada draf Permen bab lima tentang sanksi disebutkan, bagi satuan pendidikan yang melarang peserta didik putri mengenakan pakaian seragam khas muslimah atau berjilbab, otomatis telah melanggar ketentuan dalam Permen. Sehingga, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Bias, karena jika masih ada pelanggaran, rujukan undang-undangnya pun belum jelas," kata Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Bidang Komunikasi Ummat merangkap Ketua Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia Helmi Al Djufri pada Jumat (23/5).

Ia mengatakan hal tersebut setelah membaca dan menelaah secara singkat draf Permen yang diperlihatkan RoL. Dijelaskan Helmi, ia dan PII telah melakukan kajian soal undang-undang yang mungkin bisa jadi rujukan jika pelanggaran terjadi. Namun, belum ada yang secara jelas bisa jadi rujukan.

Undang-undang HAM, misalnya. Belum ada yang spesifik menjelaskan pidananya. Begitupun jika merujuk pada undang-undang  belum  belum ada undang-undang perlindungan anak maupun muslimat, masih belum jelas.

Maka, seharusnya keberadaan Permen menjelaskan secara spesifik, jika pun ada rujukannya. Seharusnya pula, permen menjelaskan sistem pengaduan masyarakat jika terjadi pelanggaran oleh sekolah sanksi secara rinci. Permen juga setidaknya memaparkan sanksi adminiatratif bagi sekolah yang melanggar.

Draf peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang seragam sekolah diuji publik.Rancangan peraturan itu merupakan pengganti SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 tahun 1991, yang menekankan kembali bolehnya seragam jilbab.

Kelak permen diharapkan mampu mengatasi persoalan larangan jilbab siswi Muslim yang kini masih terjadi di Bali. Selain itu, mencegah terjadinya hambatan pada pemakaian jilbab oleh para siswi yang berada di wilayah yang minoritas Muslim.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA