REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Theo L. Sambuaga mengatakan tidak perlu ada sanksi pemecatan bagi kader kader Golkar yang mendukung pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Pilpres 2014. Namun, kader cukup melepaskan diri dari jabatan struktural di DPP atau DPD I dan DPD II. Hal ini menurutnya sebagai konsekuensi atas pilihan mereka menentang hasil putusan rapat pimipinan nasional (Rapimnas) ke VI Golkar.

"Kalau pengurus berbeda pandangan sebaiknya meletakan jabatan," ujar Theo.

Para pengurus Golkar yang membela pasangan Jokowi-JK secara otomatis kehilangan posisi di kepengurusan. Ini, kata Theo, sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku di tubuh Partai Golkar.

"Aturannya kalau tidak mau menjalankan keputusan partai atau menentang, terbuka jalan melepaskan jabatannya," katanya.

Theo meminta kader Golkar pendukung Jokowi-JK bersikap ksatria. Dia mencontohkan langkah yang diambil Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Luhut Panjaitan. Menurut Theo sikap Luhut patut ditiru karena berani mempertanggungjawabkan pilihannya dengan mundur dari jabatan sebagai pengurus DPP Partai Golkar.

"Yang lain juga kalau mau berkampanye untuk pasangan lain mundur dari struktural," ujarnya.

Sebelumnya Rapimnas ke VI Golkar memutuskan bahwa Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) memegang mandat penuh untuk menentukan mitra koalisi Golkar. Ical lantas menggunakan kewenangannya itu dengan menjadikan Gerindra sebagai mitra koalisi dan mendukungan pasangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014. Keputusan Ical lantas menuai sejumlah kritikan dan kekecewaan dari kader maupun pen

Ikuti Whatsapp Channel Republika