REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (2/5), diwarnai dengan aksi unjuk rasa puluhan tenaga honorer kategori II yang tidak lolos tes seleksi CPNS.
Aksi unjuk rasa puluhan tenaga honorer tersebut, dimulai setelah upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Alun-alun Kudus berakhir sekitar pukul 08.30 WIB.
Akan tetapi, pengunjuk rasa yang memulai aksi dari Jalan Masjid Kudus itu, tidak bisa masuk ke kompleks Alun-alun Kudus, karena akses masuk ditutup dengan portal oleh Satpol PP Kabupaten Kudus.
Penutupan jalan tersebut, memancing kemarahan para pengunjuk rasa sehingga aksi saling dorong dengan sejumlah aparat Satpol PP Kudus tak terhindarkan.
Sejumlah aparat kepolisian juga ikut diterjunkan, meskipun akhirnya para pengunjuk rasa diperbolehkan memasuki kompleks Alun-alun Kudus.
Ketua Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB), Sururi Mujib yang selama ini mendampingi para tenaga honorer kategori II asli yang tidak lolos seleksi tes CPNS memperjuangkan hak-haknya, menyesalkan, sikap Satpol PP Kudus yang dinilai terlalu berlebihan.
Padahal, lanjut dia, aksinya ini sudah sesuai prosedur dengan melakukan pemberitahuan kepada aparat kepolisian bahwa demo akan dimulai sekitar pukul 08.30 WIB.
"Aksi kami juga digelar setelah upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional berakhir," ujarnya.
Akan tetapi, lanjut dia, aksinya itu justru dihalang-halangi oleh aparat Satpol PP Kudus yang membuat blokade.
Menurut dia, peringatan Hardiknas ini seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap eksistensi dunia pendidikan di negara ini.
"Apakah pendidikan saat ini sudah sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan tokoh pendidikan," ujarnya.
Program pendidikan murah dan terjangkau yang dijanjikan oleh Pemda Kudus, katanya, masih sekadar janji belaka.
Ia juga menyesalkan, pendidikan saat ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab sebagai ajang bisnis untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok serta tidak adanya transparansi.
Pengunjuk rasa yang merupakan tenaga honorer kategori II yang tidak lolos seleksi tes CPNS itu, menuntut dilaksanakannya kebijakan yang berorientasi pada pendidikan yang murah dan terjangkau, dan hapuskan pungutan-pungutan yang sering dilakukan oleh sekolah negeri dengan dalih yang bermacam-macam.
Selain itu, mereka juga menuntut agar dunia pendidikan bebas dari politisasi, wujudkan transparansi dalam pengangkatan jabatan struktural di dunia pendidikan, serta tuntutan pemecatan terhadap pejabat dan tenaga honorer yang terlibat pemalsuan data.
Sebelum membubarkan diri, para pengunjuk rasa melempari papan nama kantor Pemkab Kudus dengan buah tomat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
