REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Langkah manuver politik Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang blunder ketika merapat ke Gerindra sebelum pemilu legislatif, telah mempertaruhkan posisi Suryadharma Ali (SDA) di ujung tanduk.
Blundernya manuver politik SDA di internal PPP, membuat sebagian besar pengurus pusat dan wilayah partai berlambang Ka'bah itu menuntut sanksi diberikan ke Ketua Umum saat Mukernas III PPP yang akan digelar akhir April ini.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Emron Pangkapi mengungkapkan, 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 34 DPW PPP akan mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Jakarta, untuk memberi masukan sikap tegas tersebut, Jumat ini.
"Kami (DPP) menerima masukan dulu dari 27 DPW apa yang dikeluhkan terkait sikap politik Ketua Umum sebelum pemilu legislatif (pileg) yang akhinya blunder di internal ini," kata Emron kepada Republika, Rabu (9/4) malam.
Setelah menerima masukan DPW tersebut, ujar dia, kemudian seluruh DPP, termasuk Ketua Umum akan membahas masalah ini. Dan akan menjadi bahan evaluasi pada Mukernas III PPP akhir April, yang juga membahas capres dan kemungkinan koalisi dengan partai lain. Ia pun mengungkapkan dari aturan partai kemungkinan ada beberapa sanksi yang mungkin bisa dikenakan. Mulai dari sanksi ringan berupa teguran hingga berat seperti pemberhentian.
Namun, kata dia karena ada sisi marwah partai yang tetap harus dijaga Ketua Umum sebelum keluar hasil pemilu legislatif baik quick count atau real count. Tapi langkah manuver politik yang dilakukan SDA tersebut, jelas dia, dilakukan sebelum hasil pileg dimana saat itu seluruh kader dan mesin politik partai bertarung mati-matian merebut massa bersama partai lain tidak terkecuali dengan Gerindra.
"Itu semua tergantung keputusan Mukernas III nanti," tuturnya. Tapi Emron menegaskan, blunder internal karena manuver politik SDA dengan Prabowo ini bukan berarti PPP anti Gerindra atau Prabowo.
Dan hasilnya, terang dia, terlihat banyak kader dan mesin politik PPP akhirnya putus asa, ketika SDA meneriakkan Prabowo di kampanye Gerindra 23 Maret lalu di Gelora Bung Karno (GBK). Sebelumnya dua pengurus PPP, Waketum Majelis Pertimbangan Syariah PPP KH. Nur Muhammad Iskandar dan Kader PPP Djan Faridz ditegur keras oleh 27 DPW PPP se Indonesia.
Mereka ditegur karena menghadiri kampanye Gerindra di GBK. Bahkan Djan Faridz secara resmi akhirnya dipecat sebagai kader PPP karena dianggap Waketum PPP mempengaruhi Ketua Umum SDA untuk mengambil langkah politik yang salah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
