REPUBLIKA.CO.ID, Panwaslu Disarankan Lakukan Razia HP di TPS
JAKARTA -- Praktek jual beli suara diduga akan menjadi senjata sejumlah calon legislative (Caleg) untuk merebut kursi di Pemilu nanti. Salah satu modus yang digunakan ialah dengan menjanjikan seumlah uang kepada para pemilih sebelum memasuki bilik suara agar memilih Caleg tertentu.
Dengan iming-iming uang Rp 100 ribuan, para pemilih diminta untuk mencoblos satu nama caleg. Setelah selesai, maka uang baru akan diberikan kepada si pemilih.
Modus ini ternyata tak hanya merisaukan para pemilih yang akan menggunakan haknya dengan jujur saat Pileg nanti. Sesama caleg pun merasakan kegelisahan yang sama khwatir lawan mereka akan menggunakan cara curang tersebut.
“Ini harus diantisipasi supaya tidak terjadi, sebaiknya di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) disediakan pengawas untuk melihat praktek ini,” ujar seorang Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dini Rustini dihubungi Senin (24/3).
Caleg asal Partai Golkar yang akan bertarung di Dapil DKI Jakarta VII ini mengatakan, modus seperti ini memang sudah menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut antar peserta Pileg. Kebanyakan caleg mengaku khawatir menjadi korban dari kecurangan atas praktek ini.
Bagi dia, praktek tersebut tentu tidak dapat dibenarkan karena dianggapnya melanggar nilai demokrasi. Untuk itu dia pun menyarankan agar panitia pengawas pemilu (Panwaslu) mengambil sejumlah langkah antisipasi.
Salahsatunya, dengan melakukan razia telepon genggam yang dilengkapi dengan kamera, atau alat foto semacamnya. “Saya dengar modusnya itu pemilih setelah mencoblos nama caleg, nanti kertas surat suaranya difoto untuk jadi bukti bahwa dia sudah memilih Caleg A, barulah uangnya cair, jadi ini saya sarankan dilakukan razia kamera sebelum masuk TPS,” papar Dini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
