REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menyoroti banyaknya pejabat publik yang membantu partai politik untuk berkampanye. Ini terlihat dari banyaknya pejabat publik yang mengambil cuti untuk turun kampanye.
Ketua Badan Pemenangan Nasional (Bapnas) Gerindra Moekhlas Sidik menilai, kondisi itu memang tidak bisa dihindari. Namun, ia mengingatkan akan tugas utama pejabat publik.
"Tugas seorang pejabat publik yang paling utama adalah melayani masyarakat, bukan melayani partai," ujar dia, dalam rilisnya, Senin (17/3).
Menurut Moekhlas, pejabat memang diperbolehkan untuk berkampanye atau menjadi juru kampanye (jurkam). Hanya saja, pejabat publik tidak boleh melupakan tugas sesuai jabatannya. "Walau pun menjadi jurkam, bukan berarti pelayanan terhadap masyarakat berkurang," kata dia.
Moekhlas mencontohkan kepala daerah yang mengajukan cuti untuk turun berkampanye. Sebaiknya kepala daerah itu tetap fokus pada tugasnya untuk menjalankan amanat. "Karena jika seseorang sudah terpilih sebagai kepala daerah, maka secara otomatis yang bersangkutan sudah menjadi milik masyarakat," ujar dia.
Terkait kepala daerah ini, Moekhlas mengatakan, Gerindra sudah mempunyai keputusan. Partai berlambang kepala burung Garuda itu tidak akan menggunakan kadernya yang menjadi kepala daerah sebagai juru kampanye.
"Kami menetapkan kader dan anggota Gerindra yang punya jabatan sebagai kepala daerah tidak ditetapkan sebagai jurkam," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
