REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Upaya pemerintah untuk menerapkan kurikulum khusus penyandang difabel diminta tidak dilakukan pada 2014. Pasalnya, penerapannya pada tahun ini dinilai tidak akan maksimal.
"Penyusunan draf boleh, tapi jangan dilaksanakan sekarang,’’ ujar Sekjen Komisi Nasional Pendidikan, Andreas Tambah, kepada Republika, Rabu (19/2). Hal tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan.
Di antaranya pada 2014 ini kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam beberapa waktu dekat ini akan bubar. Selain itu penerapan kurikulum 2013 dinilai masih krusial untuk mendapatkan perhatian lebih.
Terlebih lanjut Andreas, hingga sekarang ini persiapan penerapan kurikulum 2013 di daerah masih minim. Sebelumnya, pada 2013 lalu penerapan kurikulum 2013 tidak dilakukan di semua sekolah.
Di sisi lain, pemerintah serius merancang kurikulum khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) atau difabel. Ditargetkan, pada Maret 2014 mendatang kurikulum tersebut sudah selesai.
‘’Kurikulum diperkirakan selesai pada bulan depan,’’ ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud), Musliar Kasim kepada Republika, Rabu (19/2). Sehingga penerapannya bisa dilakukan pada 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
