REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai praktik politik uang masih membayangi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2014. ICW menilai sasarannya bukan melulu masyarakat pemilih, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Wakil Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, kecurangan dalam pemilu tidak hanya terjadi karena relasi pemilih dan kandidat. Hasil penelitian ICW dalam Pemilukada, menurut dia, ada juga langkah untuk 'membeli' penyelenggara pemilu. Ia mengatakan, praktik seperti bisa saja terjadi pada pemilu mendatang. "Kandidat itu umumnya mengakui harus beli penyelenggara untuk memastikan dia tidak dicurangi," ujar dia, di Jakarta, Sabtu (15/2).

Banyak strategi, menurut Ade, untuk melakukan politik uang dalam pemilu. Ia mengatakan, ada yang caranya dengan menggunakan broker atau perantara. Broker ini bisa aktivis, keluarga, atau partai. Menurut dia, harus ada pengawasan yang lebih ketat karena penyelenggara pemilu pun masih rawan terlibat kecurangan. "Baik di tingkat atas atau bawah. Ini harus diwaspadai," ujar dia.

Ade mengatakan, masyarakat juga perlu disadarkan untuk menghindari politik uang. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih kandidat yang mau membeli suara. Persoalannya, ia mengatakan, ini bukan hanya barter suara dengan uang. "Tapi ini justru barter masa depan dia. Kalau salah memilih, masa depan akan buruk," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika