REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA — Pemerintah Turki pimpinan PM Recep Tayyip Erdogan terus bermanuver untuk menghambat penyelidikan korupsi yang sedang digalang kepolisian. Kali ini, pemerintah berusaha membungkam sejumlah lembaga pemerintah, seperti perbankan, perusahaan telekomunikasi, dan stasiun televisi.
Seperti dilaporkan Reuters, Ahad (19/1), pemerintah memecat puluhan petinggi dari lembaga-lembaga tersebut. Di antaranya, wakil kepala Badan Pengawas dan Pengatur Perbankan (BDDK) serta dua kepala departemen pada lembaga itu.
Pemecatan juga dilakukan terhadap lima kepala departemen pada Direktorat Telekomunikasi (TIB). Direktorat ini merupakan regulator telekomunikasi serta pengawas media elektronik. Belasan orang juga dicopot dari kantor berita negara (TRT), termasuk kepala departemen serta editor berita senior. Erdogan juga memberhentikan beberapa pejabat televisi pemerintah.
Pejabat-pejabat yang dicopot itu selanjutnya akan diganti dengan pejabat baru yang propemerintah, utamanya dalam upaya menghambat penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah orang yang dekat dengan pemerintah, termasuk dua anak menteri.
Erdogan mengecam penyelidikan kasus ini sebagai upaya melakukan ‘kudeta hukum’. Terkait penyelidikan ini pula, Erdogan sebelumnya telah memecat ratusan pejabat kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta 20 orang jaksa.
Mengenai pemecatan terbaru ini, sumber di pemerintahan Erdogan mengatakan, langkah itu dilakukan demi kepentingan publik. Ada kemungkinan, kata dia, jumlah pejabat yang dicopot akan bertambah.
Sebaliknya, sejumlah kalangan di Turki mengecam langkah tersebut. Akin Unver, asisten guru besar hubungan internasional pada Universitas Kadir Has, Istanbul, menilai, pemecatan massal ini semata-mata bertujuan untuk melindungi pemerintah. “Tindakan ini seperti memformat ulang sebuah komputer. Pemerintah mengubah seluruh sistem serta mengganti para pejabat untuk melindungi pemerintahan,” katanya.
Pencopotan para pejabat di badan pengawas telekomunikasi, misalnya, bertujuan mencegah disebarkannya video dan foto kasus korupsi di internet. “Mereka mencari struktur monolitik melalui internet,” katanya.
Tindakan pemerintah itu langsung memicu amarah rakyat. Ribuan orang dilaporkan turun ke jalan di Istanbul, Sabtu (18/1). Mereka berdemonstrasi menentang RUU peningkatan pengawasan internet. RUU ini dinilai dapat memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menghapus materi online yang melanggar hak-hak individu.
Para demonstran juga menuntut pemerintah untuk mundur. Di Lapangan Taksim, Istanbul, demonstran meneriakkan yel-yel, “Ada banyak pencuri di sekitar kita.” Kalimat ini merupakan sindiran kepada pemerintah yang dituding terlibat korupsi. n dessy suciati saputri/ap ed: wachidah handasah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
