Monday, 4 Jumadil Awwal 1444 / 28 November 2022

DPR Akan Awasi dan Batasi XL

Rabu 18 Dec 2013 15:01 WIB

Red: Fernan Rahadi

XL

XL

Foto: XL

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses merger dua operator XL Axiata dengan PT Axis Telekom tidak boleh dilakukan sembarangan. Proses tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Anggota Komisi I DPR RI Chandra Tirta Wijaya menyebutkan XL merupakan pemain telekomunikasi yang amat perlu diawasi dan dibatasi terkait aksi korporasi berupa merger tersebut supaya tidak timbul monopoli.

"Seharusnya frekuensi dikembalikan ke negara untuk dilakukan lelang frekuensi tersebut. Kalau ada perusahaan yang tidak mampu, terlebih dahulu dikembalikan ke negara, baru setelah itu dilakukan kontes atau lelang," kata Chandra kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/12).

Chandra mengungkapkan salah satu persoalan penting yang mengganjal proses merger XL-Axis itu adalah persoalan frekuensi. Oleh karena itu, dia juga mempertanyakan transparansi pengambilan keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tiba-tiba menyetujui merger itu meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertolak belakang sikapnya dengan Kementerian.

Menurut Chandra, seharusnya frekuensi itu tidak bisa langsung berpindah melalui merger tetapi harus dikembalikan dulu ke negara. "Baru setelah itu dilakukan lelang atau tender," ujarnya.

Pendapat Chandra itu senada dengan pendapat mantan Ketua Majelis KPPU, Bambang Purnomo Adiwiyoto. Menurut Bambang, ada persoalan yang masih mengganjal dalam aksi korporasi tersebut, diantaranya prosedur hukum khusus akuisisi perusahaan telekomunikasi masih belum ada, lantaran didalamnya adanya pengalihan spektrum frekuensi.

Kata Bambang, berdasarkan PP No. 53 Pasal 25 ayat 1, izin frekuensi tak bisa dipindahtangankan. Namun dalam PP No. 53 Pasal 25 ayat 2 disebutkan pemindahtanganan frekuensi dibolehkan atas izin menteri. Untuk itu, kata dia, seharusnya frekuensi Axis terlebih dahulu dikembalikan ke pemerintah sebagai pemilik frekuensi.

Terkait kinerja XL, November lalu, operator itu menghentikan operasional 70 base transceiver station (BTS) di sejumlah daerah seperti Ambon, Maluku dan Banda Naira, karena terus memicu kerugian hingga puluhan juta rupiah per BTS per bulan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA