REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke sepuluh negara menuai kritik. Pasalnya, kunjungan mereka ke sepuluh negara tersebut dinilai salah sasaran. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Agus Purnomo, mengatakan, KPU tidak perlu pergi ke Amerika Serikat maupun Skandinavia untuk memastikan daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN). Sebab, kata Agus, warga negara Indonesia (WNI) di negara-negara tersebut jumlahnya hanya sedikit.
KPU, terang Agus, bisa datang ke negara lain yang potensi penduduk Indonesia banyak di sana untuk mengetahui jumlah DPT yang sesungguhnya. Sebab, terdapat negara dengan potensi jumlah DPT tinggi, namun DPT-nya ternyata hanya rendah, harus dipastikan apa penyebabnya. "Jangan sampai banyak WNI di luar negeri yang kehilangan hak pilihnya," ujar Agus, Selasa (12/11).
KPU, ujar Agus, bisa pergi ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Saudi Arabia, dan Jerman. Di negara tersebut diperkirakan banyak WNI. Intinya, kata Agus menegaskan, KPU harus ke negara yang potensi pekerjanya atau pelajarnya banyak yang berasal dari Indonesia. “Jangan ke negara-negara yang WNI-nya hanya sedikit sebab tidak akan efektif.”
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mencontohkan, DPTLN yang paling bermasalah yakni di Malaysia. Namun, Malaysia tidak menjadi salah satu negara tujuan kunjungan pimpinan KPU. "Dari total DPTLN tersebut, 50 persen berada di Malaysia. Itu pun dalam kategori secara keseluruhan, padahal diperkirakan minimal ada dua juta TKI di Malaysia, terutama setelah berakhirnya masa moratorium," kata Rieke. n dyah ratna meta novia/antara ed: muhammad fakhruddin
Informasi lengkap berita di atas serta berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
