Wednesday, 12 Muharram 1444 / 10 August 2022

Jokowi: Perbaikan Sistem Anggaran Cegah Penyelewengan

Rabu 30 Oct 2013 20:27 WIB

Red: Taufik Rachman

Joko Widodo (Jokowi)

Joko Widodo (Jokowi)

Foto: Wihdan/Republika

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur Jakarta Joko Widodo mengatakan perbaikan sistem anggaran dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI bertujuan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyelewengan.

"Kami di pelaksanaan, membangun dan memperbaiki sistem yang ada. Seperti untuk penganggaran, saya kira ini adalah dalam rangka pengawasan. Kalau buka di web, saya kira juga ada," kata Gubernur Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi, usai acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi DKI di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Menurut dia, poster mengenai hal tersebut semuanya ada di kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RW/RT. "Mata anggaran maupun programnya jelas. Volume atau jumlah anggarannya berapa, semuanya ada. Yang bertanggung jawab siapa, kemudian kalau akan komplain kemana, semuanya ada nomornya," ujar Jokowi.

Menurut dia, dengan sebuah sistem yang transparan, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan pengawasan anggaran. "Itu yang kita lakukan, juga mengubah dengan yang "E" (Elektronik) tadi. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir juga kita mulai bulan Januari yang lalu dengan 'online system'," katanya.

Pihaknya juga menyiapkan e-budgeting sehingga semua yang sudah direncanakan dapat dilihat secara rinci dan tidak ada yang "menikung" lewat belakang menjadi sebuah program siluman.

Jokowi juga menyatakan tengah memperbaiki sistem anggaran dan lainnya yang ada di kelurahan dan semuanya sudah pernah dibahas di kecamatan. "Untuk urusan-urusan KTP, KK (kartu keluarga), terkait perizinan, sudah kita lihat dan juga kami tanyakan langsung kepada masyarakat. Betapa sekarang ini mereka telah merasa dilayani dengan baik dan cepat," ujarnya.

Meskipun demikian, dalam perizinan diakui masih perlu perbaikan baik dari sisi sumber daya manusia (SDN), perangkat lunak maupun perangkat lainnya.

"Kalau Lurah dan Camat kan dari sisi SDM-nya sudah kita dapatkan dari lelang jabatan. Di kantor lainnya dan di dinas saya kira diperlukan uji kompetensi seperti itu agar kita dapatkan pimpinan yang baik di setiap unit kerja," demikian Joko Widodo.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA