REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Rektor Universitas Pancasila (UP) Edie Toet Hendratno mengatakan proses untuk menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) kampus tersebut terkendala kurangnya luas lahan yang tersedia.
"Salah satu syarat PTN adalah luas lahan yang harus mencapai 30 hektar, sedangkan Universitas Pancasila luasnya hanya 12 hektar," kata Edie disela acara peringatan Ulang tahun Universitas Pancasila ke-47 di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan aturan tersebut memang menyulitkan pihaknya karena luas lahan yang mencapai 30 hektar di Jakarta Selatan sangat sulit didapat, lain halnya jika daerah-daerah lain di Indonesia.
"Apakah aturan ini disamakan antara Jakarta dan daerah lainnya. Kami masih melakukan komunikasi dengan kemendikbud," katanya.
Ia menjelaskan luas lahan di Jakarta 12 hektar nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan di daerah lainnya.
Menurut dia, pihaknya masih terus melakukan pembicaraan lebih intensif dengan kemendikbud untuk membahas permasalahan tersebut.
"Kami ingin tahu lebih rinci aturan luas lahan terseut," katanya.
Dikatakannya proses PTN Universitas Pancasila tidak terlepas dari keinginan para pimpinan MPR agar UP menjadi kampus yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila.
"Pancasila memang saat ini tidak populer dan ditanggapi sinis dan miring, tetapi kami tetap jalan" katanya.
Saat ini katanya sudah satu tahun proses Universitas Pancasila agar menjadi negeri. Pimpinan MPR telah memberi dukungan agar UP menjadi universitas negeri.
Rektor mengatakan di kampus tersebut setiap dosen wajib selama lima menit memberikan nilai-nilai pembentukan karakter.
"Jadi ajaran Pancasila dikampus ini hidup," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
