Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Stafsus Presiden: Kepercayaan Pelaku Pasar Masih Tinggi

Senin 21 Oct 2013 16:52 WIB

Rep: Esthi Maharani/ Red: Nidia Zuraya

Firmanzah

Firmanzah

Foto: Antara/Widodo S. Jusuf

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI – Staf khusus (Stafsus) presiden bidang ekonomi dan pembangunan, Firmanzah menilai kepercayaan pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia masih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah indikator.

Sebut saja kelas menengah yang tumbuh, investasi sector riil meningkat, dunia usaha yang berkembang, sehat dan pulihnya BUMN dan swasta nasional. Belum lagi meningkatnya pendapatan pajak dan tumbuh berkembangnya kewirausahaan di seluruh Indonesia. “Ini mencerminkan tingginya kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional,” katanya, Senin (21/10).

Menurutnya, mengembalikan kepercayaan kepercayaan para pelaku pasar dan konsumen bukanlah pekerjaan mudah. Tetapi, Indonesia, lanjutnya, menjadi salah satu negara yang bisa melakukan hal tersebut dalam waktu yang relatif cepat. Contohnya, pada saat krisis 1997-1998, saat krisis kepercayaan dialami hampir seluruh lembaga negara. Indonesia cepat pulih karena ada keseriusan pemerintah menjalankan amanat reformasi yang salah satunya menciptakan tata kelembagaan dan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan di 1999-2000, pemerintah pun berupaya membangun kembali kepercayaan publik melalui penyusunan perangkat perundang-undangan. Tata kelembagaan yang lebih mengedepankan check-and-balance.

Menurutnya, menjaga dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat masih jadi pekerjaan rumah. Karena itu, ia mengingatkan, perlunya lembaga-lembaga yang muncul dari era-reformasi untuk terus dijaga dan didukung dalam meningkatkan kredibilitas dan integritas mereka. “Kita belajar dari pengalaman di masa lalu yang mengakibatkan krisis 1997-1998. Saat ini koordinasi antara Kementrian Keuangan, BI, LPS dan OJK secara intens dilakukan untuk meningkatkan daya tahan (resilient) ekonomi Indonesia dari goncangan eksternal,” jelas Firmanzah.

Ia meyakini, masyarakat dan ekonomi Indonesia yang semakin terintegrasi dengan kawasan membutuhkan kecepatan pelayanan dan ijin usaha yang semakin baik. Terhambatnya perijinan dan pelayanan publik akan mengurangi kepercayaan masyarakat akan proses yang tengah berjalan. Karena itu, pekerjaan rumah yang masih terus dilakukan adalah peningkatan pelayanan publik melalui proses reformasi birokrasi, debirokratisasi, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) serta harmonisasi kebijakan antar sektoral.

“Oleh karenanya, pemerintah akan terus melakukan perbaikan birokrasi dan penyederhanaan perijinan yang di beberapa tempat telah menunjukkan hasil yang signifikan,” katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA